Tribun

Airlangga Tegaskan Pemerintah Hormati dan Patuhi Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menghormati dan mematuhi putusan sidang Mahkamah Konstitusi tentang UU Cipta Kerja.

Editor: Content Writer
Airlangga Tegaskan Pemerintah Hormati dan Patuhi Putusan MK tentang UU Cipta Kerja
ist
Menko Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

TRIBUNNEWS.COM - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menghormati dan mematuhi putusan sidang Mahkamah Konstitusi tentang gugatan yang diajukan kelompok buruh atas UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam pertemuan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/11/2021) Airlangga juga menyatakan pemerintah akan melaksanakan UU No. 11 tahun 2020 tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan sidang MK tersebut.

“Putusan MK telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dilakukan perbaikan pembentukannya, sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan, paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan,” kata Airlangga.

Airlangga juga menekankan, putusan MK juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja tersebut.

“Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan, untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku,” ujar Airlangga.

Selanjutnya, menurut Airlangga, pemerintah juga akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud, melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagai mana dimaksud dalam putusan MK tersebut.

Sebelumnya, dalam pembacaan putusan sidang gugatan yang diajukan kelompok buruh atas UU Omnibus Law, Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. Dalam putusan sidang yang digelar Kamis (25/11/2021), MK juga menolak gugatan yang diajukan kelompok buruh atas UU Omnibus Law ini.

"Mengadili dalam provisi, satu, menyatakan permohonan provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI," kata Ketua MK merangkap Ketua Majelis Hakim, Anwar Usman, saat membacakan amar putusan.(*)

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas