TRIBUNNEWS.COM - Upaya Pemprov DKI Jakarta mengatasi polusi udara mulai membuahkan hasil. Langit biru Jakarta pun kini terlihat kembali. Kondisi ini setidaknya sudah terjadi selama dua hari terakhir.

Berdasarkan website pemantau kualitas udara IQAir, kondisi udara Jakarta pada siang hingga sore hari masuk kategori moderate atau sedang.

Sementara ini, mengacu pada data IQAir, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta pada Selasa (12/9/2023) sore sekira pukul 15.00 WIB sampai 17.00 WIB mencapai angka 65. Bahkan, sehari sebelumnya nilai AQI Jakarta pernah menyentuh angka 63.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, kondisi udara membaik berkat dukungan dan upaya yang dilakukan semua pihak, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Ini karena kita semua, baik itu upaya yang dilakukan pemerintah pusat maupun Pemprov DKI. Ya semuanya lah,” ucapnya.

Heru menjelaskan, baik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mempercepat penanganan polusi di Jakarta. Semuanya pun disebut Heru, punya peran penting dalam upaya menekan angka polusi.

"Semuanya memiliki peran, persentase untuk memerangi polusi udara,” ujarnya.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Bentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara dan Tutup Perusahaan Pencemar

Guna mengatasi masalah polusi udara, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya, seperti menggencarkan program uji emisi kendaraan, penerapan sistem kerja work from home (WFH) 50 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, pembuatan hujan buatan dengan metode water mist, hingga sidak ke sejumlah industri yang dianggap mencemari lingkungan.

Sedangkan, pemerintah pusat terus berupaya melakukan hujan buatan dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC) lewat penyemaian garam yang dilakukan di bibit awan-awan hujan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengakui, cara paling instan dan efektif untuk mengatasi polusi udara ialah dengan melakukan TMC.

"TMC pasti memang lebih baik. Karena memang solusi dari masalah polusi ini itu selain turunnya musim hujan, juga dilakukan hujan buatan dalam bentuk TMC,” kata Asep.

Meski demikian, TMC tak melulu bisa dilakukan. Pasalnya, butuh bibit awan hujan supaya modifikasi cuaca yang dilakukan bisa berhasil dilakukan. Bila tak ada bibit awan hujan, pemerintah harus putar otak mencari cara alternatif untuk mengatasi masalah polusi udara.

Baca juga: Atasi Polusi Udara Jakarta, Pemprov DKI Sanksi Tilang Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi

Salah satu cara ialah dengan penggunaan water mist atau metode penyemprotan air dari atas gedung tinggi yang ada di DKI Jakarta.

"TMC itu sangat tergantung adanya awan. Kalau enggak ada awan berarti enggak bisa TMC. Nah, pada saat kemudian ada awan, maka dapat dilakukan TMC dan pemerintah pasti akan melakukannya,” tuturnya.

Upaya pemerintah dalam mengatasi polusi udara yang mulai membuahkan hasil ini pun diapresiasi Analis Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta tak boleh berpuas diri dan harus tetap menjalankan upaya-upaya penanganan polusi udara.

Hal ini dikatakan Trubus bukan tanpa alasan. Sebab, perbaikan kualitas udara di Jakarta terlihat selama dua hari terakhir pada Senin (11/9/2023) dan Selasa (12/9/2023) kemarin.

"Upaya yang dilakukan pemerintah tentu ada dampaknya. Tapi, sekarang yang harus dipikirkan terkait kesinambungan ke depannya,” tuturnya.

Upaya-upaya penanganan polusi udara yang saat ini dilakukan Pemprov DKI Jakarta pun harus terus dijalankan. Pengamat dari Universitas Trisakti ini juga minta, Pemprov DKI Jakarta tak mengendorkan pengawasan yang sudah dilakukan terhadap sumber pencemar udara di ibu kota.

Tak hanya itu, ia juga menyarankan supaya Pemprov DKI terus mengedukasi masyarakat terkait polusi udara. Dengan demikian diharapkan masyarakat bisa turut membantu pemerintah dalam penanganan polusi udara ini.

"Pemprov DKI harus terus melakukan upaya penanganan polusi udara. Tetap melaksanakan upaya itu dan mengedukasi masyarakat tentang polusi udara dan bagaimana merancang penanganan bukan hanya untuk Jakarta,” tuturnya.

Baca juga: Polisi Klaim Tingkat Kemacetan di Jakarta Berkurang Karena Kebijakan WFH Pemprov DKI

Trubus menambahkan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono disebutnya juga harus bisa menggandeng para kepala daerah di wilayah-wilayah tetangga. Sebab, penanganan polusi udara ini disebutnya tak bisa dilakukan seorang diri. Pasalnya, banyak warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang setiap harinya bekerja di Jakarta.

"Harus ada kesepakatan bersama. Kalau perlu ada MoU (Memorandum of Understanding) supaya mereka bisa bergerak bersama sesuai aturan ketika polusi terjadi,” kata Trubus.