Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan memanggil para Direktur Utama perusahaan-perusahaan pelat merah untuk membahas peran BUMN sebagai penyeimbang ekonomi Indonesia.

Erick menilai hal ini selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerataan ekonomi.

"Saya akan ketemu para Dirut BUMN nanti beberapa minggu ke depan untuk memastikan sesuai program yang diminta Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Erick di Media Center Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Baca juga: Jalankan Perintah Prabowo, Erick Thohir Minta Dirut BUMN Fokus Pemerataan Ekonomi

"Bahwa tidak hanya sekadar statistik dan angka, tapi pemerataan juga harus terjadi. Percuma pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerataan tidak bisa," sambungnya.

Erick meminta, nantinya para Dirut BUMN untuk meneruskan program ekonomi kerakyatan yang telah berjalan dalam lima tahun terakhir.

Dengan pasar yang terbuka, Erick menyebut BUMN tetap mampu tampil kompetitif sekaligus berperan besar dalam melindungi ekonomi masyarakat.

Selain itu, Erick menyampaikan BUMN juga akan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN).

Erick mengatakan sejumlah PSN dapat memberikan efek berganda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu contohnya seperti pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Apakah kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sanur yang mudah-mudahan nanti di Maret itu akan selesai rumah sakitnya dan beberapa klinik atau project pembangunan jalan tol Sumatera yang harus terus dilanjutkan," sambung Erick.

Erick juga tengah menyiapkan sejumlah terobosan dan lompatan dalam mendongkrak kinerja maupun kontribusi BUMN ke depan.

Erick menyampaikan keberhasilan BUMN dalam lima tahun terakhir memberikan harapan besar dari pemerintah maupun masyarakat agar bisa berkontribusi lebih besar. 

"Dan juga yang paling penting membantu pendapatan negara dari pajak, dari dividen. Kemarin (target) dividen (2025) sudah diketok Rp90 triliun oleh Kemenkeu. Kalau kita lihat bukunya ini tinggal dua hingga tiga bulan insyaAllah tercapai," pungkas Erick.