Perusahaan Raksasa Teknologi Informasi Perparah Propaganda?
Situs pencari seperti Google dituding ikut mendukung propaganda pemerintah Rusia dan Belarus lewat algoritmanya. Jurnalis menyerukan…
Google, Meta, dan raksasa teknologi lainnya dituding telah mempersulit akses terhadap konten media independen di Belarus, kata Natalia Belikova, jurnalis asal Belarus yang hidup dalam pengasingan kepada Komisi Eropa.
Dengan mematuhi pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintahan Alexander Lukashenko, perusahaan-perusahaan teknologi informasi tersebut "menjadi alat bagi rezim totaliter dan otoriter untuk memberikan tekanan pada masyarakat sipil, alih-alih membantu mempromosikan media independen,” ujar Natalia Belikova, kepada Financial Times bulan ini.
Hal senada juga diungkapkan pemimpin oposisi Belarus, Svetlana Tsikhanouskaya, kepada DW di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos. "Kian jelas bahwa perusahaan-perusahaan teknologi mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Mungkin, dalam beberapa kasus, bahkan lebih besar daripada mereka yang mempunyai kekuasaan politik," ujarnya.
"Penting bagi perusahaan-perusahaan ini untuk berada di pihak yang baik dan berkomitmen mempromosikan nilai-nilai demokrasi."
Algoritma dituding dukung situs propaganda
Masalah yang sama juga dihadapi oleh media di Rusia. "Jelas bagi kami bahwa algoritma Google, mesin pencari terbesar di dunia, berkontribusi terhadap propaganda negara Rusia karena tautannya ke media (yang didukung) negara dan pendukung pemerintah mendominasi hasil pencarian dan merekomendasikan berita yang dihasilkan untuk pengguna tertentu," kata Sarkis Darbinyan, salah satu pendiri organisasi Roskomsvoboda yang mengadvokasi hak-hak digital.
Jika pengguna mencoba mengakses perusahaan media yang diblokir, algoritma mesin pencari akan menandai tautan tersebut sebagai tidak aktif. Hal ini membuat situs web tersebut menghilang dari hasil pencarian. Sementara itu, hasil pencarian malah akan memunculkan media yang tidak diblokir dengan judul serupa.
Lev Gershenzon, mantan kepala layanan berita di mesin pencari terbesar Rusia, Yandex, dan pendiri portal berita The True Story, mengatakan kepada DW bahwa ada masalah lain.
Ia mengatakan bahwa algoritma Google tidak memperhitungkan bahwa rezim otoriter menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk mempopulerkan situs web artifisial. Menurutnya, Google terlalu fokus pada jumlah views, yang kemudian lebih mengutamakan situs-situs dengan berita palsu dan berisi teori konspirasi.
"Ketika algoritma ini dikembangkan, ide awalnya bagus: untuk mencegah situs dengan konten ilegal muncul di hasil pencarian," kata Darbinyan.
Namun algoritma tersebut juga dapat dipakai untuk tujuan buruk. "Kami ingin platform-platform tersebut menghapus konten ilegal dari internet," kata Matthias Kettemann, salah satu kepala bagian kebijakan internet di Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law.
"Ini penting. Namun jika suatu negara menyalahgunakan hal ini, misalnya dengan menyatakan kritik apa pun terhadap pemerintah sebagai tindakan ilegal, hal tersebut adalah pelanggaran hukum. Maka Anda dapat menggunakan alat yang sama untuk menghilangkan kritik yang sah di internet."
Tidak ada dialog publik
Pada musim panas, Roskomsvoboda termasuk di antara banyak organisasi hak asasi manusia yang menandatangani makalah yang dipresentasikan ke Google oleh LSM hak digital AS, Access Now, pada konferensi global tahunan RightsCon di Kosta Rika. Makalah ini menyoroti tantangan yang dihadapi media independen akibat pembatasan yang diberlakukan oleh raksasa perusahaan teknologi informasi.
Menyusul sanksi terhadap Rusia, banyak perusahaan teknologi menutup kantor, layanan, dan dukungan mereka di sana, serta membatasi akses pengguna. Penutupan ini mempersulit pekerjaan di media independen, dan masyarakat Rusia menjadi semakin terisolasi dalam menghadapi propaganda negara, menurut laporan tersebut.
"Masih belum ada dialog publik dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar," kata Gershenzon, yang telah menangani masalah ini selama sekitar satu tahun.
Darbinyan mengatakan Google "tidak begitu tertarik mengubah algoritmanya hanya karena ada (protes) dari beberapa kelompok hak asasi manusia." Sementara Meta lebih terbuka terhadap masyarakat sipil, ujarnya.

Baca tanpa iklan