TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyampaikan pandangannya terkait munculnya wacara Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Kholid menilai, wacana Jokowi maju sebagai cawapres 2024 seolah-olah menampar wajah dan mempermalukan presiden.

"Saya yakin Bapak Joko Widodo, orang yang mengusulkan beliau menjadi Cawapres bisa dikatakan mencari muka, atau menampar muka," ungkap Kholid saat menjadi narasumber talkshow Overview Tribunnews, Kamis (15/9/2022).

Menurut Kholid, bagaimana mungkin Jokowi yang sudah menjadi presiden dua periode, diturunkan jabatannya menjadi wakil presiden.

"Itu kan kalau cari muka kurang tepat, itu bisa menampar mukanya presiden itu, mempermalukan presiden," tegasnya.

Diketahui isu presiden yang sudah menjabat dua periode bisa mencalonkan diri sebagai cawapres dilontarkan oleh Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri, yang juga menjalankan fungsi juru bicara MK, Fajar Laksono.

Baca juga: Ketua KPU: Presiden yang Sudah Jabat 2 Periode Bisa Maju Cawapres, Tapi Ada Masalah Usai Dilantik

Kemudian MK mengklarifikasi, pernyataan tersebut bukan mengatasnamakan MK, namun pernyataan pribadi.

"Tentu itu yang mengerti dan memahami maksud dan tujuannya dari MK sendiri, karena isu ini pertama kali dari MK," ungkap Kholid.

Ada Etika di Atas Hukum

Lebih lanjut Kholid mengungkapkan, dalam bernegara harus menghadirkan etika, tidak hanya hukum saja.

"Bahkan kalau kita bicara tentang leadership apalagi pemimpin bangsa, etika itu bisa jadi lebih tinggi daripada hukum."

"Hukum bicara benar salah, kalau etika pantas dan tidak pantas," ungkapnya.

Baca juga: Politisi PKB Tegas Tak Setujui Wacana Jokowi Jadi Cawapres: Masa dari Presiden ke Wapres

Kholid mendorong wacana Jokowi menjadi Cawapres 2024 harus ditutup rapat-rapat.

"Kalau kita berdebat tentang hukum tata negara ya memang masih bisa ada kemungkinan-kemungkinan itu."

"Tapi saya berharap kita berpikir negarawan, bukan hanya election (pemilu, red) saja, tapi bagaimana bangsa ini ke depan," ungkapnya.

Diluruskan Mantan Ketua MK

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie meluruskan kabar beredar yang sebut Jokowi bisa maju sebagai cawapres di 2024 nanti.

Jimly Asshiddiqie menyebut, Jokowi tak bisa ikut kembali dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang, meski sebagai calon wakil presiden. 

Hal itu merujuk pada ketentuan dua pasal dalam UUD 1945.

Dia mengatakan, dalam Pasal 7 dan 8 UUD 1945 harus dibaca secara sistematis dan kontekstual.

Pasal 7 ini berbunyi: "Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

Selain itu, pasal 8 ayat 1 UUD 1945 berbunyi: "Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya".

"Jika Jokowi jadi wapres 2024, maka Pasal 8 ayat (1) UUD 45 tidak akan dapat dilaksanakan karena akan bertentangan dengan Pasal 7."

"Makanya tidak ada tafsir lain yang mungkin kecuali bahwa Jokowi tidak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dalam Pilpres 2024 nanti," kata Jimly dalam keterangan tertulis, Kamis (15/9/2022), dilansir Tribun Solo.

Dia mengatakan, dari segi hukum, jelas tidak boleh, apalagi dari segi etika.

"Presiden dan wapres 1 paket, jika setelah dilantik Presiden meninggal, Wapres naik jadi Presiden."

"Maka membaca Pasal 7 UUD harus sistematis dan konstekstual, jangan cuma titik koma. Intinya Presiden Jokowi tidak bisa nyalon lagi," ujarnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto) (TribunSolo.com/Hanang Yuwono)