SOSOK Kader PDIP di Dewan Kolonel untuk Dukung Puan Capres 2024: Johan Budi hingga Trimedya
Inilah daftar kader PDIP yang masuk dalam Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani maju sebagai capres 2024.
Penulis: Sri Juliati
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar kader PDI Perjuangan yang masuk dalam wadah Dewan Kolonel.
Dewan Kolonel adalah wadah anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan untuk mendukung Ketua DPR RI, Puan Maharani maju sebagai calon presiden (capres) 2024.
Adapun tugas Dewan Kolonel tak lain meningkatkan citra Puan Maharani hingga ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota.
Sejumlah elite PDIP yang berkantor di Senayan ikut tergabung dalam kelompok Dewan Kolonel.
Satu di antaranya adalah Johan Budi, anggota DPR RI yang menginisiasi terbentuknya kelompok ini.
Selain Johan Budi, ada juga nama Trimedya Panjaitan, Masinton Pasaribu, hingga Hendrawan Supratikno.
Baca juga: Loyalis Ganjar Pranowo Saingi Dewan Kolonel Puan Maharani, Makin Sengit Menuju Pilpres 2024
Johan Budi menyebutkan, anggota Dewan Kolonel hingga kini berjumlah 12 orang.
Selengkapnya, inilah kader PDI Perjuangan di Dewan Kolonel berdasarkan penuturan Johan Budi, merangkum dari berbagai sumber:
1. Johan Budi
Johan Budi merupakan inisiator dari kelompok Dewan Kolonel yang kini duduk sebagai anggota Komisi III DPR RI.
Sebelum menjadi legislator, Johan Budi dikenal publik sebagai juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Johan Budi juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Terkait Dewan Kolonel, Johan Budi mengatakan, usul pembentukan kelompok itu dilontarkannya sejak dua-tiga bulan lalu.
"Jadi gini, di fraksi PDIP, waktu itu, saya lupa 2-3 bulan yang lalu lah."
"Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim," kata Budi dengan maksud tim itu adalah Dewan Kolonel.
Namun demikian, Budi menerangkan, pembentukan Dewan Kolonel tidak ada kaitannya dengan DPP PDIP.
Ia menegaskan, Dewan Kolonel terbentuk merupakan keinginan sekelompok anggota Fraksi PDIP.
Johan Budi mengklaim, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyetujui terbentuknya Dewan Kolonel.
"(Anggotanya) Berkembang. Terus dilaporkan ke Mbak Puan. Mbak Puan setuju," kata Budi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Baca juga: Johan Budi Ungkap Dua Alasan Anggota DPR Banyak Tak Lapor LHKPN
2. Trimedya Panjaitan
Trimedya Panjaitan juga ikut masuk dalam Dewan Kolonel.
Bahkan dalam kelompok itu, Trimedya Panjaitan menjadi koordinatornya.
"Gue jadi koordinator. Jadilah pada saat itu," ujar Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Trimedya lantas membeberkan apa saja tugas Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani.
"Semua dimulai dari Komisi I sampai XI. Apa yang bisa kita lakukan, setiap komisi kita lakukan, di dapil juga," kata Trimedya.
"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana 'mewangikan' Mbak Puan di dapil kita masing-masing," lanjutnya.
Trimedya dikenal sebagai anggota DPR RI dari komisi III dan telah menjadi legislator sejak 2004 hingga kini.
Trimedya juga menjadi pendiri dan pimpinan Law Office Trimedya Panjaitan & Associates.
3. Hendrawan Supratikno
Sosok lain yang ikut menjadi anggota Dewan Kolonel adalah Hendrawan Supratikno.
Saat ini, Hendrawan Supratikno yang berasal dari Dapil Jawa Tengah bertugas di Komisi XI.
Pada periode sebelumnya, ia bertugas di Komisi VI.
Sebelum terjun ke dunia politik, Hendrawan Supratikno menggeluti dunia akademik dan meraih gelar profesor.
Nama Hendrawan Supratikno mulai dikenal publik saat terlibat aktif dalam Panitia Khusus Angket Century akhir 2009.
4. Masinton Pasaribu
Nama kader PDIP lain yang disebut Johan Budi masuk dalam Dewan Kolonel adalah Masinton Pasaribu.
Masinton Pasaribu merupakan rekan satu komisi Hendrawan Supratikno, yaitu komisi XI.
Masinton Pasaribu bukanlah orang baru di DPR sebab sebelumnya pernah menjadi anggota dewan periode 2014-2019.
Terkait Dewan Kolonel, Masinton menjelaskan kelompok tersebut hanyalah sebutan baginya dan sejumlah anggota fraksi saja.
Ia juga menegaskan, Dewan Kolonel bukanlah organisasi yang terstruktur, melainkan sebutan untuk sejumlah anggota fraksi PDIP yang intens bertemu.
"Dewan Kolonel bukan organisasi terstruktur seperti organisasi ya."
"Itu bukan formal, itu ya teman-teman fraksi (PDIP) anggota ya."
"Kita intens ketemu, mendiskusikan banyak hal," ujarnya, dikutip dari Kompas.tv.
5. Agustina Wilujeng
Nama terakhir yang disebut Johan Budi masuk dalam Dewan Kolonel adalah Agustina Wilujeng.
Saat ini, Agustina Wilujeng duduk di komisi X DPR RI dan menjabat sebagai Wakil Ketua.
Sementara di struktur partai, Agustina Wilujeng menjadi Bendahara DPD PDI-P Jateng.
Respons Puan Maharani hingga Megawati
Sementara itu, Puan Maharani disebut tidak keberatan adanya Dewan Kolonel yang mendukungnya maju sebagai Capres 2024.
"Ibu Puan menyambut dengan tidak keberatan kok," kata Politikus PDIP Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).
Junimart mengatakan Dewan Kolonel tidak masuk dalam struktural kepengurusan PDIP.
Ia menyebut Dewan Kolonel adalah sebuah komunitas diisi beberapa anggota Fraksi PDIP DPR RI yang dibuat seketika.
Menurut Junimart, Puan mengetahui adanya Dewan Kolonel setelah mendapat laporan dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dan Ketua Fraksi PDIP Utut Adiyanto.
"Bu Puan tidak tahu sama sekali awalnya ini walaupun terakhir dia tahu ya karena penyampaian dari Pak Utut dan atau Pak Pacul kepada Ibu Puan," ucap dia.
Lantas, bagaimana dengan reaksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri?
Diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Megawati mengaku terkejut mengetahui terbentuknya Dewan Kolonel.
"Tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau."
"Beliau juga kaget dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel," kata Hasto, dikutip dari Kompas.com.
Selain dengan Megawati, Hasto juga mengaku telah berbincang dengan Utut Adianto dan Bambang Pacul.
Setelah berbincang, disepakati, Dewan Kolonel hanya bersifat candaan politik.
"(Dewan Kolonel) itu guyonan dalam politik. Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer," ujarnya.
(Tribunnews.com/Sri Juliati/Fersianus Waku) (Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.