Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) melaunching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Jum'at (16/12/2022).

Launching IKP dihadiri Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dan sejumlah pejabat tinggi setingkat eselon satu dari kementerian/lembaga.

IKP merupakan hasil pemetaan Bawaslu terhadap segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses/pemilihan yang demokratis.

Rahmat Bagja mengatakan IKP yang digagas tahun 2014, merupakan peringatan dini kepada para pemangku penyelenggaraan Pemilu terkait dan untuk menekan indikasi permasalahan jelang Pemilu 2024.

"Fungsinya sebagai early warning system' terhadap permasalahan untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Apa saja, banyak, terutama dalam konteks sosial politik, pertarungan antar elite, kemudian antisipasi kerusuhan, letak geografis, apa yang menjadi hambatan masyarakat untuk ke TPS," kata Rahmat Bagja kepada media.

Baca juga: Sebut Safari Politik Anies Baswedan Kurang Etis, NasDem Anggap Bawaslu Menyimpang

Peringatan dini diharapkan dapat meminimalisir hal-hal yang diproyeksikan dalam bentuk kategori rawan rendah, sedang hingga rawan tinggi.

Bawaslu menyatakan terdapat 5 provinsi memiliki tingkat IKP Provinsi kategori rawan tinggi yakni; DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat dan Kalimantan Timur.

Sementara itu ada 21 provinsi yang memiliki tingkat IKP provinsi kategori rawan sedang, yakni; Banten, Lampung, Riau, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Maluku, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Bali.

Sementara itu, 8 provinsi dikategorikan dengan rawan rendah, yakni; Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Bengkulu.