Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menegaskan partainya  menolak Pemilu dengan sistem proporsional tertutup alias pemilih hanya mencoblos partai bukan calon anggota legislatif (Caleg).

Nurul mengajak semua pihak agar menggaungkan penolakan terhadap rencana sistem Pemilu proposional tertutup.

Saat ini ada delapan fraksi yang mendorong Pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.

Delapan fraksi yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.

"Masa kita delapan fraksi kalah sama satu fraksi (PDIP) gitu," kata Nurul dalam diskusi rilis survei Indikator Politik Indonesia secara virtual, Rabu (4/1/2023).

Baca juga: Golkar Ingatkan Hasto PDIP Jangan Terlalu Keras Dukung Pemilu Coblos Partai

Nurul mengaku heran lantaran pada tahun 2016 rencana Pemilu proposional tertutup banyak yang bersuara namun kini terkesan bungkam.

"Sekarang diam semua. Enggak ada satupun makanya saya bingung Indikator aja diam-diam aja," ujarnya.

Menurut Nurul, sistem proposional terbuka lebih melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

"Jadi parpol tidak menjadi ego, kami tidak percaya tidak ada oligarki (apabila proposional tertutup), kami tidak percaya memerangi korupsi, kami tidak percaya bahwa dengan sistem tertutup semua akan lebih baik," ucapnya.

Sekjen PDIP Jelaskan Alasan Dukung Sistem Tertutup

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan alasan partainya mendorong sistem proporsional tertutup diterapkan pada Pemilu 2024 mendatang.

Hasto menjelaskan berdasarkan konstitusi yakni Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik.

Dari situ, lanjut Hasto, tujuan partai yaitu menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik.

"Bagi PDIP kami berpolitik dengan suatu prinsip, dengan suatu keyakinan berdasarkan konstitusi, peserta pemilu adalah partai politik dan kemudian kami ingin mendorong mekanisme kaderisasi di internal partai," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).

"Kita bukan hanya partai yang didesain untuk menang pemilu, tapi sebagai partai yang menjalankan fungsi kaderisasi pendidikan politik, memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik dan disitulah proporsional tertutup kami dorong," imbuhnya.

Selain itu, Hasto menilai sistem proporsional tertutup tepat dengan kondisi perekonomian saat ini.

Dia mengungkapkan kalkulasi yang dilakukan PDIP dengan kondisi ekonomi saat ini, diperkirakan butuh puluhan triliun untuk menyelenggarakan pemilu.

"Kalau dengan inflasi 10 persen saja ditambah dengan adanya Bawaslu dan sebagainya itu perkiraan 31 triliun, tapi nanti KPU yang lebih punya kewenangan untuk menghitung bersama pemerintah biaya pemilu," ucap Hasto.

"Jadi ada penghematan sistem menjadi lebih sederhana dan kemudian kemungkinan terjadinya manipulasi menjadi kurang," imbuhnya.

Hasto menambahkan dengan sistem proporsional partainya bisa mendorong tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas untuk didorong menjadi caleg.

"Karena base-nya adalah kompetensi. Jadi proporsional tertutup itu base-nya adalah pemahaman terhadap fungsi-fungsi dewan, sementara kalo terbuka adalah popularitas," tandasnya.