Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam mengungkapkan tiga hal yang membuat komunikasi di Koalisi Perubahan mengalami stagnasi.

Menurutnya, komunikasi terjadi stagnan terkait penentuan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Kedua, skema kompensasi sebagai basis negosiasi di antara partai-partai mitra koalisi.

Ketiga, rumusan portofolio pemerintahan termasuk kejelasan visi, misi dan platform kerja yang hendak ditawarkan kepada publik

"Diantara ketiga tersebut, faktor penentuan cawapres (Anies) masih menjadi poin negosiasi yang paling alot," kata Umam dalam keterangannya, Sabtu (21/1/2023).

Baca juga: Anies Baswedan Blusukan di Karawang, Mampir di Soto Gempol dan Nikmati Durian

Umam menilai alotnya proses negosiasi penentuan cawapres Anies bukan terletak pada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Di mana, kata dia, kedua partai tersebut telah mendorong, seperti Demokrat ada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan PKS, yakni mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher).

Umam menjelaskan nama AHY dan Aher lebih merepresentasikan tagline narasi perubahan ketimbang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Sandiaga Uno.

"Dibanding Khofifah, Andika Perkasa, hingga Sandi Uno, nama AHY dan Aher lebih merepresentasikan “narasi perubahan” yang belakangan telah menjadi tagline sosialisasi Anies dan Partai NasDem," ujar Umam.

Karenanya, ia menganggap penolakan terhadap AHY maupun Aher justru akan mengulur proses negosiasi bahkan bisa berujung Anies gagal sebagai capres.

"Artinya, jika ada penolakan terhadap nama AHY maupun Aher, hanya akan mengulur proses negosiasi, bisa berujung dead lock, bahkan bisa menggagalkan majunya Anies sebagai capres 2024," imbuhnya.