Pengamat Nilai Berat Kemungkinan Airlangga Diusung KIB sebagai Capres, Harus Direstui Jokowi Dulu
Ujang Komarudin, menilai peluang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diusung sebagai capres Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk Pilpres 2024
Penulis: Reza Deni
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menilai peluang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diusung sebagai capres Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk Pilpres 2024 agak berat kemungkinannya.
Ujang menilai Airlangga harus berkompromi dengan Joko Widodo.
"Karena KIB itu milik Jokowi, bukan milik Airlangga, Zulkifli Hasan, atau Mardiono," kata Ujang kepada Tribunnews, Kamis (9/2/2023).
Karena itulah, Ujang mengatakan bahwa soal capres KIB harus menunggu restu Jokowi.
"Dan itu sudah disampaikan secara terbuka oleh Pak Airlangga setelah HUT ke-58 Golkar, bahwa Airlangga di situ mengatakan, soal capres KIB menunggu restu Jokowi," tambahnya.
Meski demikian, dia mengatakan peluang Airlangga untuk menjadi capres di KIB memang masih ada, tetap kembali lagi, hal itu tergantung bagaimana Airlangga dna Golkar bisa membuat Jokowi merestui.
"Jangan-jangan kan Jokowi punya capres lain selain Airlangga untuk KIB. Jadi soal seberapa besar Airlangga berpeluang ya masih 50:50 lah," pungkas Ujang.
Baca juga: Cak Imin Bakal Ajak Airlangga Hartarto Gabung Koalisi PKB-Gerindra Saat Pertemuan Besok Lusa
Sebelumnya, Ketua DPP Golkar, Lamhot Sinaga, menilai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto layak menjadi calon presiden (capres) dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Dia memaparkan sejumlah catatan kinerja positif dari Airlangga menjadi bukti Menkoperekonomian itu untuk bersaing di pilpres 2024.
"Kinerja perekonomian kita kan sangat bagus. Pertumbuhan ekonomi juga dari waktu ke waktu tumbuh. sektor riil juga tumbuh, program hilirisasi juga sedang dikembangkan oleh pemerintah. Nah kalau Golkar menjawab siapa yang layak, ya Pak Airlangga," kata Lamhot kepada wartawan, Selasa (7/2/2023).
Menurut Lamhot, tak sulit bagi Airlangga melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi.
Dia mengatakan menjadi koalisi dalam pemerintahan dan Menteri Koordinator Perekonomian dalam KIB menjadi dasar bagi Airlangga melanjutkan program-program pemerintah.
"Pak Airlangga ini sudah tahu apa yang akan dikerjakan. kalau pun nanti Pak Airlangga jadi presiden, tidak perlu lagi proses adaptasi dalam melanjutkan pemerintahan yang sekarang," kata dia.
Lamhot juga yakin, anggota KIB, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengusung Airlangga sebagai capres.
Sebagai penginisiasi KIB, Lamhot menilai rekam jejak Airlangga dianggap mumpuni.
"Kalau presidennya dari luar pemerintahan, minimal dia harus adaptasi lagi, nah ini kan yang dirugikan masyarakat," ujar Lamhot.
Menurut Lamhot, tantangan ke depan adalah resesi global.
Dia berpadangan capres ke depan adalah orang yang bisa membawa bangsa keluar dari krisis global yang saat ini mendera.
"Pak Airlangga bisa menuntaskan persoalan ekonomi bangsa. Ke depan mudah-mudahan tidak ada pandami lagi. Di tengah pandemi saja mampu, apalagi dalam keadaan kondisi normal," kata Lamhot.
Sejumlah catatan positif dicatat Airlangga seperti menjadi Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN).
Saat Covid-19 melanda, kata Lamhot, Indonesia masih bisa bertahan.
Selain itu, masuknya arus investasi di tengah krisis menunjukan adanya kepercayaan dari pemilik modal.
"Nah ini kan portofolio ekonomi yang dibangun menko perekonomian yang menghasilkan output yang dipercaya oleh dunia internasional, sehingga investasi masuk," tambahnya.
Selain itu Lamhot mengatakan kepada masyarakat bahwa Airlangga menjadi satu satunya tokoh yang konsen menambah alokasi anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai 128 triliun lebih.
"Sektor UMKN tumbuh, ini yang dilihat rakyat," kata Lamhot.
Lamhot mengatakan saat ini Partai Golkar sedang berproses bagaimanameyakinkan masyarakat untuk mendukung Airlangga Hartarto.
Bagi Golkar, tentunya meyakinkan masyarakat itu jauh lebih penting daripada meyakinkan secara politik.
"Bagaimana supaya masyarakat ini menghendaki orang-orang tidak hanya sebatas popularitas tapi orang yang mumpuni mengurus bangsa dan negara inilah yang harus nantinya yang akan mereka pilih di pilpres yang akan datang," tandas Lamhot.