TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) yang juga kader Partai Hanura, Benny Rhamdani akan maju sebagai anggota DPR RI pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.

Benny melakukan pendaftaran secara langsung di kantor Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2023).

Benny mengaku bakal maju dari Daerah Pemilihan (dapil) Jawa Barat II, yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Ia menegaskan, akan mengemban penuh amanah rakyat, jika terpilih sebagai wakil rakyat pada Pemilu mendatang.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung soal gaji dan tunjangan yang didapat oleh pejabat negara atau anggota DPR.

Menurutnya, jika seorang pejabat negara kaya mendadak usai menjabat, hal tersebut harus dicurigai oleh rakyat.

"Lahir batin tentu saya akan berjuang untuk Partai Hanura. Sebagaimana sering saya katakan, sebetulnya setiap pejabat negara di negara ini anggota DPR Insya Allah demi Allah dia tidak akan pernah kaya dari gaji dan jabatannya," kata Benny di Kantor Dewan Kehormatan Partai Hanura, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2023).

Benny hadir mendaftar sebagai caleg DPR RI dari Partai Hanura, di dampingi oleh para relawan dari komunitas GNPK (Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) RI, Komunitas PKL (Pedagang Kaki Lima) Kabupaten Bandung, Perwakilan Guru Honorer Kabupaten Bandung, Komunitas Satpam Kabupaten bandung, Alumni SMA KP dan Paguyuban SMP Tacet di Jawa Barat.

Baca juga: PKB: Menaker Ida Fauziyah Bakal Maju Caleg 2024

Melanjutkan keterangannya, Benny mengatakan, jika pejabat negara atau anggota DPR RI sebelum menjabat sudah kaya maka tak perlu dicurigai.

"Tapi, kalau dia kaya selama dia mengemban sebagaimana jabatannya, itu harus dicurigai oleh rakyat, dari mana sumber kekayaannya," tuturnya.

Lebih lanjut, ia meminta seluruh masyarakat untuk memantau kinerja para pejabat negara. Jika ada aliran dana yang mencurigakan, masyarakat bisa mengakses secara langsung harta kekayaan para wakil rakyat dan seluruh pejabat negara melalui website LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara).

"Publik bisa akses, lihat berapa gaji dan tunjangannya. Kalau sampai ada pejabat yang dari biasa-biasa saja menjadi kaya, kekayaan bisa dicurigai dari korupsi," katanya.

Benny pun menyampaikan sejumlah undang-undang (UU), yang akan ia perjuangkan jika terpilih sebagai anggota Dewan. Di antaranya, ia akan bekerja untuk mendorong lahirnya UU tentang Perampasan Aset Para Koruptor, dan UU tentang Perbandingan Terbalik untuk menelusuri rekam jejak kekayaan pejabat negara.

"Insya Allah jika terpilih dan partai mengizinkan saya ingin ditugaskan di Komisi III DPR. Dengan begitu, saya memiliki saluran yang tepat untuk mewujudkan sejumlah undang-undang yang diharapkan rakyat Indonesia, khususnya terkait pemberantasan korupsi," ujarnya.

Diketahui, Partai Hanura resmi membuka pendaftaran secara langaung bagi para bakal caleg DPR RI yang akan berlaga di Pemilu 2024 mendatang. Secara simbolis pendaftaran dilakukan di kantor Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2023).

Sejumlah kader Partai Hanura terlihat mendaftar di kesempatan tersebut. Di antaranya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Hanura sekaligus Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Ketua Dewan Pakar Partai Hanura Bachtiar Aly, Hasanuddin AS mantan anggota DPR RI Periode 2009-2014 dari Partai PPP, Elis Apriani dan Shelia Padha yang mewakili kaum milenial.