TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengkritik respons Menko Polhukam Mahfud MD soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). 

Putusan itu terkait penundaan sisa tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). 

Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Memaknai Konstitusi Dalam Sistem Peradilan Pemilu' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3/2023).

"Ada seorang menteri ngomong pasti ada yang main, bapak Mahfud maksud saya, inisialnya M-A-H-M-U-D, saya sangat sedih. Anak semester satu saja tahu kalau kita menuduh kita harus bisa membuktikan, di luar itu banyak lagi, janggal dan lain sebagainya, di luar kompetensi, ya monggo," kata Habiburokhman.

Legislator Partai Gerindra itu mengatakan respons seperti itu mencerminkan bukan sosok intelektual. 

Selain itu, Habiburokhman menilai pernyataan tersebut juga terkesan untuk mencari panggung.

"Yang seharusnya kapasitas intelektualnya bagus tapi meresponsnya itu seperti orang cari panggung saja," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemanan atau Menko Polhukam Mahfud Md mencurigai ada permainan di balik putusan terkait penundaan tahapan Pemilu.

Menurut Mahfud, adanya putusan soal penundaan tahapan Pemilu 2024 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pasti ada permainan di belakangnya.

Sebab, kata Mahfud, menjadi pertanyaan besar ketika hukum administrasi tapi masuk ke ranah hukum perdata. Karena itu, Mahfud yakin pasti ada permainan.

"Ini hukum administrasi tapi kok masuk ke hukum perdata. Ada main mungkin di belakangnya. Iyalah pasti ada main. Pasti," kata Mahfud dikutip dari video Kompas TV pada Senin (6/3/2023).

Baca juga: Soal Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu, Moeldoko: Jokowi Tak Intervensi

Mahfud menegaskan, bahwa Pemilu 2024 akan tetap berjalan. Ia pun memastikan bakal melawan habis-habisan terkait putusan soal penundaan tahapan pemilu tersebut.

Apalagi, menurut Mahfud, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut salah kamar.

"Pemilu ini akan jalan, kita akan lawan habis-habisan putusan itu. Karena putusan itu salah kamar," ujar mantan Ketua Mahkamah Kosntitusi itu.