Kepala BIN Panen Kritik setelah Bilang Aura Jokowi Pindah ke Prabowo
Kepala BIN Budi Gunawan menuai sejumlah kritik setelah menyebut aura Presiden Jokowi mulai berpindah ke Prabowo Subianto.
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Tiara Shelavie
Kecanggihan yang dimaksud Mabruri yakni saat ini BIN sudah bisa mendeteksi kepindahan aura seseorang.
Kendati demikian, Mabruri enggan berkomentar lebih jauh perihal pernyataan tersebut.
Dirinya hanya berkelakar, kalau pernyataan itu hanya untuk menyenangkan salah satu pihak saja.
"Sudah bisa mendeteksi kepindahan aura seseorang. Semoga benar. Bikin orang seneng kan dapat pahala. Apalagi jelang Ramadan," tukas Mabruri.
Baca juga: Pernyataan Kepala BIN Dinilai Bisa Timbulkan Spekulasi Operasi Intelijen Menangkan Capres Tertentu
BIN Jangan Ikut Politik Praktis
Sementara itu Wakil Sekjen PKS, Ahmad Fathul Bari menegaskan, BIN tak boleh ikut dalam ranah politik praktis.
"Jangan ikut-ikut berpolitik praktis. Kalau mau ikut berpolitik praktis, dipersilakan masuk partai politik dan atau ikut sebagai peserta Pemilu, lalu serahkan kepada rakyat sebagai pemberi mandat, untuk menentukan pilihannya secara demokratis," kata Fathul saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (22/3/2023).
PKS, kata Fathul, meminta Kepala BIN untuk berhati-hati membuat pernyataan.
BIN juga diminta untuk fokus menjalankan tupoksinya, termasuk ikut mensukseskan gelaran Pemilu 2024.
"Lakukan tugas sebaik mungkin untuk negara dan masyarakat, bahkan menjaga sebaik mungkin agar Pemilu 2024 berjalan lancar, sesuai jadwal, dan jurdil," pungkasnya.
Baca juga: Mundur dari NasDem, Zulfan Lindan: Surya Paloh Tak Nyaman Anies Antitesis Jokowi
Demokrat: Rusak Citra Indonesia
Kritik untuk Budi Gunawan juga disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.
Menurutnya, pernyataan Kepala BIN itu bisa merusak citra Indonesia di mata dunia.
"Ini sangat disayangkan, tak hanya mencederai proses demokrasi namun juga merusak image Indonesia di mata dunia yang akan terlihat sebagai Banana Republic. Seolah-olah demokrasi atau demokrasi semu yang dipimpin oleh diktator," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (22/3/2023).