TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, merespons wacana pembentukan koalisi besar, yakni menggabungkan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Dasco mengatakan, Gerindra dan PKB yang tergabung dalam koalisi KIR akan terlebih dahulu memutuskan sebelum akhirnya menyatakan sikap membentuk koalisi besar.

"Segala sesuatu nanti kita akan putuskan bersama tentunya sesuai kesepakatan PKB dan Gerindra," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Ada pun KIB beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Dasco, adanya upaya menggabungkan dua koalisi ini menjadi hal yang baik untuk menambah kekuatan.

"Dan bahwa, kemudian ada peluang melakukan koalisi, dengan beberapa partai itu, menurut kami suatu hal yang bagus," pungkas Wakil Ketua DPR RI ini.

PKB Anggap Sulit

Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul menilai wacana koalisi koalisi besar untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lebih rumit.

Menurut Jazilul, kerumitan terletak pada penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) seperti koalisi saat ini, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), dan Koalisi Perubahan.

"Jika nanti berkoalisi atau koalisi besar itu, bukannya lebih rumit lagi? Apakah nanti terkait pengambilan keputusan terkait capres dan cawapres dengan koalisi yang besar, pakai ukuran dan standar apa memutuskannya," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (3/4/2023).

Dia mencotohkan seperti koalisi yang dibangun Gerindra dan PKB kesulitan dalam memutuskan capres-cawapres.

"Orang kami berdua saja kesulitan memutuskan, apalagi berlima," ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

Baca juga: PSI Umumkan Gabung Koalisi Besar KIB-KKIR di Pemilu 2024

Namun, Jazilul menyebut pihaknya menunggu arahan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait wacana koalisi besar ini.

"Namun pengalaman yang berjalan, kerumitannya justru bagaimana menyusun format koalisinya, menentukan calon presiden dan calon wakil presiden dan juga portofolio yang akan dibuat," ungkapnya.

Dia menambahkan wacana koalisi besar tersebut baru dibicarakan pada tingkatan elite.

Di sisi lain, Jazilul menjelaskan PKB belum mengkonfirmasi kepada cabang-cabang, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) termasuk kiai dan ulama untuk menyetujui wacana tersebut.

"Menurut saya masih banyak langkah, masih tahapan yang harus ditempuh sehingga koalisi besar itu terjadi," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dua koalisi partai saat ini yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN cocok dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Silaturahmi antara PAN dengan Presiden, di Kantor DPP, Jakarta Selatan, Minggu, (2/4/2023).

“Cocok,” kata Jokowi.

Baca juga: Megawati Bakal Ngobrol Bareng Prabowo hingga Airlangga Bahas Wacana Koalisi Besar

Terkait penggabungan dua koalisi partai tersebut kata Jokowi terserah para Ketum partai masing-masing. Yang pasti kata Presiden koalisi harus dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Saya hanya bilang cocok, terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,” katanya.

Dalam acara silaturahmi tersebut kata Presiden membicarakan masalah kebangsaan sekaligus keberlanjutan program pembangunan ke depannya.

Presiden mengaku dalam pertemuan, ia lebih banyak mendengarkan. Dalam membahas politik para Ketua Umum Partai yang banyak berbicara.

“Yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja,” katanya.

Presiden tidak menjawab apakah dalam acara silaturahmi partai pemerintah tersebut turut dibahas masalah Capres dan Cawapres Pilpres 2024. Menurut Presiden hal itu sebaiknya ditanyakan kepada para Ketum Partai.

“Nanti ditanyakan kepada ketua-ketua partai,” katanya