TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik dan Direktur Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago, memberikan kritiknya soal wacana pembentukan koalisi besar gabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Menurutnya, koalisi besar realistis untuk diwujudkan, namun wacana tersebut bukan menjadi angin segar dalam dinamika politik menjelang Pilpres 2024.

Bahkan dengan bergabungnya KIB dan KIR menjadi ancaman dalam sistem demokrasi.

"Koalisi besar bukan angin segar buat saya, justru ancaman demokrasi. Ini kecenderungan ada arsitek, desain.

Seolah ada pengondisian dua blok saja. Super blok koalisi Pak Jokowi dengan koalisi Anies Baswedan-Surya Paloh. Ini yang saya khawatirkan," tegas Pangi dikutip dari kanal YouTube Tribunnews.com, Jumat (7/4/2023).

Pangi melanjutkan, adanya wacana pembentukan koalisi besar menunjukkan elit politik di negeri ini tidak belajar dari peristiwa masa lalu.

Baca juga: Politikus PAN Bicara Kemungkinan Pembentukan Koalisi Besar, Termasuk Bergabungnya PDIP

Di mana pada dua Pilpres 2014 dan 2019 sebelumnya hanya ada dua kubu yang bertarung.

Kubu-kubu tersebut, kata Pangi, menghalalkan segala cara demi mengantongi suara dari rakyat.

"Politik identitas dan isu agama digoreng, untuk membenturkan blok ideologis di masing-masing calon presiden," imbuh Pangi.

Pada akhirnya Pangi berharap, koalisi besar gabungan KIR-KIB tidak perlu diwujudkan.

Alasannya lantaran risiko besar di balik wacana tersebut yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Ini terlalu mahal, lebih baik tidak ada pemilu. Pemilu hanya 5 tahun, tapi membuat masyarakat terbelah dan sendi-sendi demokrasi rusak," imbuh Pangi.

Calon presiden lebih dari dua

Pangi kemudian membeberkan hasil survei Voxpol yang menyebut masyarakat ingin calon presiden lebih dari dua pilihan.

Alasannya, supaya tidak terjadi keterbelahan kubu di tengah-tengah masyarakat hingga politik identitas.

"Supaya masyarakat punya alternatif pilihan ada di angka 75 persen. Karena hanya dua calon presiden belum tentu bisa mengampung aspirasi semua kepentingan masyarakat.

Apalagi generasi milenial belum tentu setuju dengan calon presiden yang diajukan oleh KIR-KIB atau PDIP dan Koalisi Perubahan," beber Pangi.

Baca juga: Golkar Siap Pimpin dan Koordinasi Koalisi Besar untuk Atasi Ketegangan Politik

Pangi juga menyinggung perihal golongan putih alias golput.

Ia menilai, penyebab masyarakat golput bukan hanya perihal masalah ideologis maupun administratif.

"Golput lebih besar karena masyarakat tidak memiliki pilihan calon presiden. Menu (capres-cawapres, red) yang disajikan koalisi partai politik terbatas sekali.

Masyarakat tidak datang ke TPS karena merasa tidak diwakilkan atau representatif oleh para calon yang diajukan oleh partai politik. Semakin banyak calon presiden semakin baik, menurut saya minimal 3 calon presiden," kata Pangi.

Respons Gerindra

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, memberikan responsnya soal pernyataan koalisi besar mengancam demokrasi.

Andre berpendapat, wacana meleburnya KIR-KIB menjadi satu juga bagian dari demokrasi.

Untuk masalah jumlah calon yang akan maju di Pilpres akan ditentukan oleh dinamika demokrasi yang ada.

Andre yakin masyarakat sudah cerdas dan mampu menentukan pilihannya secara objektif.

Baca juga: Yusril Bakal Temui Prabowo, Gerindra: Koalisi Besar Solusi Saat Ini

"Tidak lagi terpengaruh nanti permainan isu agama maupun politik identitas. Jadi kita tidak perlu takut, apakah dua pasang atau tiga pasang," katanya.

Andre melanjutkan, membangun bangsa negara tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua pihak saja, melainkan harus secara bersama-sama.

Latarbelakang ini yang kemudian dijadikan dasar adanya wacana pembentukan koalisi besar dari KIR-KIB.

"Dengan kita bersatu bergotong royong. Insya Allah pembangunan lebih lancar. (Bisa diwujudkan) dengan adanya kolasisi lebih besar daripada koalisi kecil-kecil," tegas Andre.

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)