TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengkhawatirkan jika koalisi besar dibangun hanya akan ada dua poros pada kontestasi Pilpres 2024.

“Kalau koalisi besar dibangun ada risiko yang dikhawatirkan ada indikasi pengkondisian seolah-olah nanti hanya bertarung dua poros saja,” kata Pangi pada diskusi virtual bertajuk Teka-teki Koalisi, Sabtu (8/4/2023).

Menurut Pangi bahwa parpol seperti tidak belajar masa lalu pada dua pilpres sebelumnya soal politik identitas dan keterbelahan publik.

“Pertarungan dua pilpres sebelumnya yang hanya dua calon presiden kemudian diikuti dua poros koalisi. Menurut saya kita seperti tidak mau belajar dari peristiwa pembelajaran masa lalu. Soal politik identitas, keterbelahan publik, rusaknya tenun kebangsaan. Belum lagi blok ideologis antara nasionalis dan religius padahal sama-sama Islam dibenturkan juga dengan blok lainnya,” kata Pangi.

Pangi mencontohkan misalnya soal politik identitas di Pilpres sebelumnya kalau pilih Jokowi di Sumatera Barat tidak disalatkan.

Kalau pilih Prabowo disebut khilafah pemecah NKRI kemudian dianggap ancaman dan seterusnya. Lalu Prabowo dianggap lebih Islam dari Jokowi.

Kemudian dikatakan Pangi bahwa dari data survei Voxpol mayoritas responden ingin Pilpres 2024 lebih dari dua pasang calon.

“Dari hasil data survei Voxpol menunjukan bahwa responden mayoritas memilih calon presiden lebih dari dua. Responden ingin punya pilihan alternatif capres yang lebih beragam,” kata Pangi.

Menurut Pangi semakin banyak pasangan capres dan cawapres di Pemilu 2024 semakin baik untuk rakyat Indonesia.

“Menurut saya semakin banyak calon presiden itu semakin bagus, banyak alternatif dan tidak ada polarisasi merusak tenun kebangsaan,” tutupnya. 

Baca juga: PKS Tetap Tolak Gabung Koalisi Besar Meskipun Punya Rekam Jejak Dekat dengan Prabowo Subianto

Diketahui, koalisi besar KIB-KKIR bergulir seusai Presiden Jokowi bersilaturahmi bersama lima parpol di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan pada Minggu, (2/4/2023). Jokowi menyatakan koalisi besar dinilai sangat cocok.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga menyampaikan bahwa peluang terbentuknya koalisi besar masih terbuka lebar. Apalagi, ada kesamaan pemikiran antara kelima parpol koalisi besar tersebut.

"Masih terbuka lebar karena dari hasil diskusi kemarin ada banyak persamaan pemikiran dan kepentingan dari 5 partai politik," ujar Viva saat dikonfirmasi, Selasa (4/4/2023).

Viva menuturkan bahwa nantinya figur calon presiden dan calon wakil presiden bisa dibicarakan bersama kelima parpol. Adapun figur itu harus memiliki popularitas dan peluang menang yang tinggi.

"Figur yang menjadi pasangan calon adalah hasil dari keputusan dan kompromi seluruh partai politik yang tentu memiliki acceptibilitas, popularitas, dan elektabilitas yang terukur dan memiliki peluang menang di pilpres," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dua koalisi partai saat ini yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN cocok dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Silaturahmi antara PAN dengan Presiden, di Kantor DPP, Jakarta Selatan, Minggu, (2/4/2023).

“Cocok,” kata Jokowi.

Terkait penggabungan dua koalisi partai tersebut kata Jokowi terserah para Ketum partai masing-masing. Yang pasti kata Presiden koalisi harus dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Saya hanya bilang cocok, terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,” katanya.

Dalam acara silaturahmi tersebut kata Presiden membicarakan masalah kebangsaan sekaligus keberlanjutan program pembangunan ke depannya.

Presiden mengaku dalam pertemuan, ia lebih banyak mendengarkan. Dalam membahas politik para Ketua Umum Partai yang banyak berbicara.

“Yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja,” katanya.

Presiden tidak menjawab apakah dalam acara silaturahmi partai pemerintah tersebut turut dibahas masalah Capres dan Cawapres Pilpres 2024.

Menurut Presiden hal itu sebaiknya ditanyakan kepada para Ketum Partai.

“Nanti ditanyakan kepada ketua-ketua partai,” katanya.