Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui bahwa desakan kepada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan calon wakil presiden didasarkan kekhawatiran terjadi upaya penggagalan Koalisi Perubahan dan pencapresan di Pilpres 2024.

"Apakah semangat kesegeraan ini satu nafas dengan kekhawatiran terjadinya upaya penggagalan koalisi perubahan dan pencapresan Anies Baswedan, bisa jadi," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, disiarkan Youtube Partai Demokrat, Rabu (7/6/2023).

AHY pun menerangkan, dengan mempercepat pengumuman calon wakil presiden Anies Baswedan, maka akan semakin meningkat pula kans kesuksesan dari pencapresan Koalisi Perubahan.

"Saya tidak ingin terlalu berandai - andai tapi saya kembali ke tesis dasar, logikanya adalah dengan semakin cepat bersatu terintegrasi baik sistem maupun orang per orang, maka harusnya seiring dengan tingkat atau kans kesuksesan lebih baik," katanya.

Lanjut AHY, jika pengumuman cawapres pendamping Anies Baswedan lambat dilakukan, dikhawatirkan Koalisi Perubahan kurang waktu untuk bergerak menjangkau masyarakat di pelosok Indonesia.

Baca juga: Sekber KIB Datangi Markas Demokrat, Habil Marati: Bahas Pilpres 2024

Pasalnya AHY menyebut Indonesia bukan negara kontinental yang cuma ditempuh cukup lewat darat.

Indonesia punya penduduk 200 juta jiwa di man merebut suara 1 persen berarti mendapatkan 2 juta suara pemilih.

Apalagi masa kampanye Pilpres 2024 ditetapkan hanya 75 hari. Sehingga menurunya diperlukan mesin penggerak yang dipanaskan sejak dini untuk bekerja secara efektif.

Baca juga: Demokrat Sebut Cawe-cawe Jokowi Berkonotasi Negatif: Presiden Harus Mendukung 3 Capres

"Sebaliknya kalau kurang waktu rasanya kita harus bekerja jauh lebih rumit lagi," katanya.

"Indonesia itu luas bukan negara kontinental yang bisa ditempuh dengan perjalanan darat saja, seringkali lewat udara, laut, dan penduduk kita besar, pemilih kita 200 juta orang. Berusaha mendapatkan 1 persen saja artinya mendapatkan 2 juta suara. Sedangkan masa kampanye 75 hari, tidak cukup," ujar AHY.

Partai Demokrat mendesak bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, segera mengumumkan bakal Cawapres di Pilpres 2024.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyebut deklarasi kandidat pendamping Anies Baswedan bisa memberi kepastian 'berlayar' Anies Baswedan sebagai bakal Capres.

"Demokrat mendengarkan aspirasi rakyat pro perubahan yang ingin dapat kepastian Pak Anies Baswedan ini berlayar."

"Kalau Capres belum mengumumkan Cawapres, publik ini menganggap belum ada kepastian, kesepakatan antar parpol dan Pak Anies dianggap belum bisa untuk berlayar," ujarnya, Selasa (6/6/2023), dilansir YouTube Kompas TV.

Herzaky Mahendra Putra pun menegaskan, Demokrat ingin aspirasi publik bisa terwujud.

"Kalau bicara mengenai nama Cawapres, kan kewenangannya ada di Capres."

"Jadi bagi Demokrat kepastian berlayarnya, karena kami ingin apa yang menjadi aspirasi dari publik dan masyarakat yang ingin perubahan, dan menginginkan Anies Baswedan menjadi Calon Presiden, benar-benar terwujud," paparnya.

Sebut Pengumuman Cawapres Seharusnya Juni 2023

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, menyebut pengumuman Cawapres pendamping Anies Baswedan seharusnya dilakukan pada Juni 2023.

Sebab, menurutnya, bulan Juni 2023 merupakan waktu yang tepat.

"Demokrat memandang Juni itu waktu yang relatif pas untuk mengumumkan siapa cawapresnya Anies," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Hinca juga menyebut, pengumuman yang dipercepat akan mempermudah untuk mengatur langkah-langkah pemenangan.

Apalagi, kata dia, Anies Baswedan juga sudah mengantongi satu nama Cawapres.

"Jadi kan artinya kan kalau kita ngomongin tahapan-tahapan, dan Juni ini kita anggap waktu yang tepat untuk melakukan atau capresnya Anies ini mengumumkan cawapresnya. Waktunya menjadi lebih banyak," terang Hinca.