Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PP Muhammadiyah berharap para pimpinan partai politik dapat mengusung banyak figur untuk Pilpres 2024.

Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti alias Abe mengatakan pihaknya menginginkan agar Pilpres 2024 diikuti lebih dari 2 pasangan capres-cawapres.

"Kalau 2 pasang itu menurut saya, saya pinjam istilahnya Rhoma Irama itu, terlalu," kata Abe saat ditemui awak media di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).

Pernyataan Abe ini didasari karena jika menghitung dari presidential threshold 20 persen yang dimiliki partai koalisi bisa tercipta lebih dari 2 pasangan capres-cawapres.

Kata dia, potensi itu bahkan bisa mencapai 4 pasang.

Abe juga menilai hal itu bagus bagi demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Sepakat! Satu Nama Ini akan Dampingi Anies Maju Pilpres 2024, Tim 8: Tiap Keputusan Ada Pro-Kontra

"Kalau menurut saya ya itu hitung-hitungannya kan secara persyaratan untuk bisa 4, kalau bisa 4 pasang saya kira bagus," kata dia.

Perihal harapan 4 pasang capres-cawapres yang berlaga ini, Abe mengenyampingkan terkait dengan proses pemungutan suara yang berpotensi digelar dua putaran.

Sebab, menurut dia, kondisi tersebut belum tentu terjadi.

Karena, jika ada satu pasangan calon yang meraih suara lebih dari 50 persen, maka pilpres hanya digelar dalam satu putaran saja.

"Ya 2 putaran dan tidak itu tergantung hasilnya. kan belum tentu juga, bisa jadi 4 (pasangan) tapi satu putaran juga bisa saja kan," ucap dia.

Baca juga: Ketua Tidar Kalsel Terpilih Sebut Generasi Milenial Jadi Kunci Pemenangan Pilpres 2024

"Kalau misalnya 4 pasang kemudian yang satu itu langsung di atas 50 persen kan bisa saja kan. Kadi tidak otomatis kalau 4 pasang itu 2 putaran," kata Abe.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah memberikan pesan atau usulan kepada para pimpinan partai politik (parpol) untuk mengusungkan nama-nama sosok yang potensial menjadi pemimpin.

Nama-nama itu bisa diusung sebagai pimpinan di daerah atau kepala daerah termasuk nama capres-cawapres.

Abdul Mu'ti menjelaskan alasan usulannya itu.

Kata dia, agar masyarakat bisa mendapatkan banyak alternatif.

"Soal calon presiden dan wakil presiden sejak awal Muhammadiyah mengusulkan supaya spektrumnya diperluas. dan pilihan-pilihan alternatif nya juga harus diperluas," kata Abe.

Pernyataan dari Abe ini juga sekaligus merespons soal masuknya nama Menko PMK Muhadjir Effendy dalam bursa Cawapres PDIP untuk Ganjar Pranowo.

Kata dia, dengan adanya nama Muhadjir Effendy tersebut, maka kini publik memiliki alternatif soal nama lain yang potensi maju sebagai pemimpin.

Hanya saja, Abe mengembalikan terkait dengan keputusan pengusungan nama capres dan cawapres tersebut kepada para pimpinan parpol dan koalisi.

Karena berdasarkan amanat Undang-Undang, seseorang bisa diusung sebagai capres atau cawapres dan mengikuti pemilu harus melalui dukungan dari partai politik.

"Karena sekali lagi memang kewenangan konstitusional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden itu kan ada ditangan partai politik," ucap dia.

Meski demikian, Abe berharap, agar seluruh partai politik bisa mendengar aspirasi publik, termasuk dari PP Muhammadiyah soal pengusungan nama capres-cawapres ini.

"Kami memohon kepada partai politik untuk dengarlah dan seraplah aspirasi masyarakat ini dengan sebaik-baiknya, dan kemudian juga pertimbangkan ya usulan-usulan itu sebagai bagian dari bagaimana partai juga tidak hanya menyerap aspirasi elit tetapi juga menyerap aspirasi kaum alit," tukas dia.