TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Dua orang peserta seleksi calon Anggota KPU Jawa Barat, Asep Z  Fauzi dan Ramlan Maulana, menggugat hasil Timsel KPU Jawa Barat usai dinyatakaan tidak lolos dalam tahapan test kesehatan dan wawancara.

Asep Z Fauzi dan Ramlan Maulana melalui kuasa hukumnya, Deri Afwan mengatakan pihaknya mencium ada sejumlah kejanggalan mengenai proses seleksi calon Anggota KPU Jawa Barat yang dinilai tidak transparan.

Baca juga: KPU RI Klaim Tidak Ada Lagi Data Ganda atau NIK Invalid di DPT Pemilu 2024

Dalam prosesnya Asep Z Fauzi dan Ramlan Maulana telah dinyatakan berhasil lulus pada tahap seleksi tertulis dan tes Psikologi bakal calon anggota KPU  Provinsi Jawa Barat berdasarkan keputusan timsel Nomor: 4/TIMSELPROV-GEL.5-  PU/03/32/2023 dan berhak melanjutkan pada proses seleksi selanjutnya yaitu test  kesehatan dan wawancara.

"Para Pemohon Keberatan dinyatakan tidak lulus dalam tahapan seleksi kesehatan dan 
wawancara, padahal semua syarat yang telah disyaratkan oleh Tergugat telah  dipenuhi oleh Para Penggugat ketika mengikuti seleksi," kata Deri Afwan, Minggu (9/7/2023).

Deri menyampaikan dalan proses tahapan seleksi kesehatan dan wawancara calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat oleh Timsel Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat pada pelaksanaannya diduga melanggar ketentuan pasal 34 huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi  Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan pasal 34 huruf (e) dan huruf (f) sebagaimana disebutkan diatas, seharusnya Timsel Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat menuangkan keseluruhan nilai hasil wawancara secara tertulis, terbuka dan transfaran dalam format penilaian sebagaimana diumumkan di Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad-Hoc (SIAKBA). 

"Hal yang terjadi justru hasil nilai wawancara dan Kesehatan yang terdapat di SIAKBA tersebut tidak dituangkan secara utuh melainkan hanya memuat nilai kepemiluan, ketatanegaraan, kepartaian, dan kelembagaan penyelenggara pemilu,  sementara nilai rekam jejak calon dan aduan masyarakat (jika ada atau jika  tidak ada), tidak dinilai dan tidak dituliskan," ujat dia.

Baca juga: Komnas HAM Minta KPU Penuhi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2024

Deri mengatakan karena alasan-alasan keberatan dan kerugian yang timbul akibat terbitnya Objek Keberatan.

Para Pemohon KEBERATAN meminta kepada penerbit Objek Keberatan untuk Mencabut Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 Tanggal 29 Juni 2023 Nomor: 5/TIMSELPROVGEL.5-PU/04/32/2023, tentang pengumuman hasil seleksi calon anggota KPU Provinsi Jawa Barat pada tahap seleksi kesehatan dan wawancara.