TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, menyebut program food estate atau lumbung pangan yang dijalankan Menteri Pertahan Prabowo Subianto dijegal oleh kalangan birokrat.

Hal itu diungkapkan Hashim dalam acara "Pembekalan Materi dan Konsolidasi Relawan Prabowo" secara daring Kamis (10/8/2023).

"Pak Prabowo sebut itu, tapi dia tidak mau sebut nama-nama orang. Tapi dia sebut beberapa orang birokrasi, birokrat yang selalu cari kesempatan untuk menjegal, untuk menghalangi atau dengan kata lain mensabotase program-programnya," ungkap adik kandung Prabowo itu.

Hashim mengatakan saat ini narasi yang berkembang adalah program lumbung pangan itu mangkrak.

Namun kenyataannya di lapangan justru ada pihak yang sengaja menjegal.

"Karena mungkin dari partai lain atau tidak mendukung karena pertimbangan tertentu," ujar Hashim.

Hashim menambahkan sebenarnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung program food estate ini.

Baca juga: Baliho 2024 Setia Bersama Prabowo Muncul di Depok dan Bekasi

"Waktu itu anggaran yang sudah disetujui tidak dikucurkan anggarannya, makanya tidak bisa bergerak dananya tidak datang," ucap Hashim.

"Kedua, perizinannya, ini kan hutan rusak. Bukan hutan yang masih bagus. Dan menurut Kementerian Kehutanan itu secara resmi ada 12 juta hektar hutan rusak parah dan ini yang mau dipakai Pak Prabowo untuk pakai lagi," pungkas Hashim.