TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta stasiun televisi mengedukasi masyarakat agar Pemilu tidak mengarah ke permusuhan atau perpecahan.

Menurutnya, pasti muncul perbedaan dalam sebuah pemilu. Sebab, esensi pemilu adalah disuruh memilih, sedangkan memilih itu sendiri antara dua hal yang berbeda.

“Kalau tidak boleh ada perbedaan pilihan, itu bukan pemilihan umum namanya. Tapi bagaimana perbedaan itu tidak merusak keutuhan bangsa," ujar Ma'ruf.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ma'ruf saat menerima jajaran Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia periode 2023-2028, di Kediaman Resmi Wapres, Jln Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat.

TVRI, kata Ma'ruf, harus sesegera mungkin menyiapkan narasi atau konten seputar pemilu damai.

Hal ini mengingat kondisi sekarang dinilai sudah memanas dan tersisa sekitar dua bulan jelang pendaftaran calon presiden dan calon wapres pada Oktober mendatang.

Dirinya berharap ketegangan dapat diredam pada tataran atas elite politik dan tidak merembet ke lapisan masyarakat di tingkat bawah.

“Saya khawatir sekali kalau ketegangan ini sampai ke bawah. Kalau di atas saja, kan masih mending, tapi ketegangannya kalau di bawah itu justru berbahaya. Jadi, saya betul-betul mengharapkan peran TVRI lebih masif,” tuturnya.

Baca juga: Wasekjen PB HMI: Modal Sosial dan Pemerataan Kesejahteraan Perlu Jadi Urgensi Gagasan Pemilu 2024

Ma'ruf mendukung TVRI dalam menyuarakan kebijakan-kebijakan pemerintah di tengah hiruk pikuk pemilu saat ini.

"Menjelang pemilu ini ya, TV-TV itu kan membawa suaranya sendiri-sendiri, ada yang ke kiri, ada yang merah, ada yang biru, aneka warna. TVRI harus punya peran strategis betul," kata Ma'ruf.

“TVRI harus menjadi yang paling memahami kebijakan-kebijakan pemerintah, untuk juga menyampaikan kebijakan pemerintah kepada publik. Walaupun sekarang sebenarnya kalau dari hasil survei, penilaian kepada pemerintah cukup bagus ya. Saya kira tentu itu ada andil dari TVRI untuk menyampaikan kinerja pemerintah,” tambahnya.