Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Usai Cabut dari KPP, Demokrat: Pilihan Tinggal ke PDIP atau Gerindra

Demokrat menegaskan pilihan untuk berkoalisi tinggal dua yaitu bergabung ke PDIP ataupun Gerindra.

Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Suci BangunDS
zoom-in Usai Cabut dari KPP, Demokrat: Pilihan Tinggal ke PDIP atau Gerindra
Tribunnews.com/ Igman Ibrahim
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/8/2023). Demokrat menegaskan pilihan untuk berkoalisi tinggal dua yaitu bergabung ke PDIP ataupun Gerindra. 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, mengungkapkan partainya tinggal memiliki pilihan untuk berkoalisi dengan PDIP atau Gerindra setelah resmi meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan mencabut dukungan terhadap bacapres, Anies Baswedan.

"Setelah dengan resmi kita tidak lagi bergabung dalam koalisi yang dibentuk oleh Pak Anies Baswedan, NasDem, dan PKB, maka tentu pilihan kami realitas politik saat ini ada dua pilihan ke rumah PDI Perjuangan atau ke rumah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)," ujarnya dalam program Satu Meja Kompas TV seperti dikutip pada Kamis (7/9/2023).

Kendati demikian, Benny mengatakan keputusan tersebut, bergantung dari PDIP maupun Gerindra apakah mau untuk menerima Demokrat masuk dalam koalisi.

"Tetapi tentu rumah mana yang akan dipilih, tentu tergantung apakah yang punya rumah berkenan untuk menerima kami juga," jelasnya.

Dengan pernyataannya ini, Benny menegaskan bahwa Demokrat tidak mungkin kembali ke KPP.

Baca juga: Jubir Demokrat: Saat Ini Kami Terus Berkomunikasi, Baik dengan Parpol Parlemen maupun Nonparlemen

Sehingga, dirinya mengatakan telah menjalin komunikasi dengan PDIP maupun Gerindra terkait boleh atau tidaknya Demokrat untuk berkoalisi.

"Oleh sebab itu, kami sudah melakukan upaya lanjutan 'mengetuk pintu ke rumah-rumah tadi'. Tinggal apakah yang punya rumah akan membukakan," jelasnya.

Berita Rekomendasi

Pada kesempatan yang sama, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku prihatin atas apa yang dialami Partai Demokrat setelah adanya manuver dari Anies dengan menggandeng Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai capresnya serta bergabungnya PKB dalam KPP.

Sehingga, Hasto mengatakan PDIP bisa memaklumi reaksi kader Partai Demokrat yang menurunkan baliho atau spanduk yang terpampang wajah Anies.

"Kemudian muncullah baliho-baliho dari Pak Anies Baswedan secara serentak dan dari PDI Perjuangan bisa memahami itu. Sehingga ketika kita memahami, mari kita berpikir bersama-sama terhadap arah kerjasama partai politik agar kerja sama antar partai itu betul-betul kokoh dan dilandasi dengan niat baik," katanya.

Namun, terkait pernyataan Benny yang menyebut telah menjalin komunikasi dengan PDIP, Hasto membantah hal tersebut.

"Nah, kebetulan ketokannya belum terdengar ini," katanya.

Gerindra Sebut Sudah Ada Pembicaraan dengan Demokrat

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

Terpisah, Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut partainya telah terbuka menjalin komunikasi dengan Demokrat terkait menjalin koalisi dengan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres.

"Demokrat komunikasinya akan diintensifkan hari-hari ke depan. Yang jelas sudah mulai ada pembicaraan," ujar Muzani saat di Surabaya pada Minggu (3/9/2023) dikutip dari YouTube Kompas TV.

Muzani juga berharap, Gerindra bisa bertemu Ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait arah koalisi.

"Kita pokoknya sudah mulai intensif komunikasi (termasuk dengan SBY)," katanya.

Baca juga: Respons Juru Bicara Demokrat Sikapi Wacana Pertemuan SBY dan Megawati

Sebelumnya, Demokrat telah resmi meninggalkan KPP dan mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres.

Hal ini disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng di Puri Cikeas, Jumat (1/9/2023).

Adapun keputusan tersebut, diambil dalam rapat Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat yang dipimpin oleh SBY.

"Partai Demokrat mencabut dukungan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan karena terjadi pengingkaran kesepakatan yang dibangun selama ini," katanya.

Langkah ini diambil lantaran Anies dan NasDem dianggap menjalin kerjasama dengan PKB secara sepihak dan mau menduetkan dengan Cak Imin sebagai cawapres.

Hal ini pun pertama kali diketahui melalui rilis pers dari Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya pada Kamis (31/8/2023).

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol."

"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," jelas Riefky.

Sementara, pasangan Anies-Cak Imin telah resmi dideklarasikan sebagai capres-cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya pada Sabtu (2/9/2023) oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Pilpres 2024

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas