Satu-satunya KTP yang memiliki data biometrik yang sudah terhubung dengan nomor jaminan sosial.

Namun pelayanan berlandaskan terknologi itu akan terkendala jika kebijakan sektoral antara kementerian dan pemerintah daerah tidak menerapkan dan mengadopsi inovasi KTP tunggal tersebut.

Sebagai perbandingan, Faizun membeberkan Australia telah menyediakan platform eCitizen untuk melayani warganya. Sistem online tunggal itu meliputi layanan kewarganegaraanseperti pajak, alamat, surat domisili, pendidikan, dan lainnya.

Sistem online ini, tidak hanya menyediakan layanan PNS secara online, tetapi juga mengintegrasikan semua layanan pemerintah dan kementerian pulau ke dalam satu platform tunggal.

“Dengan demikian memungkinkan integrasi pajak, pajak penghasilan pribadi, pajak penghasilan badan, subsidi atau program pemerintah lainnya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan individu,” kata Faizun.

Terhitung mulai 13 Juni 2023, Presiden Jokowi melarang pembangunan perangkat lunak baru yang menggunakan anggaran pemerintah (APBN).

Alasan utama untuk pernyataan ini adalah bahwa Indonesia memiliki 27.000 aplikasi untuk seluruh pemerintah Indonesia, tersebar di banyak kementerian, entitas, berbagai level tingkat pemerintahan dari tingkat desa, hingga  pemerintah provinsi pemerintah pusat dan lainnya.

“Apa yang kami harapkan dari presiden masa depan adalah kami membutuhkan satu platform untuk menghubungkan semua layanan dan mendapatkan keuntungan dari itu. Meskipun tujuan dari setiap aplikasi akan ditentukan kemudian, dengan kebutuhan akan ID tunggal. Seperti  telah didefinisikan dengan baik oleh Dukcapil, yaitu eKTP harus menjadi satu CIF (Customer Information File) atau satu Citizen Information File yang terhubung ke banyak layanan  disediakan oleh sektor swasta dan pemerintah,” paparnya.

CIF tunggal dikemukakan Faizun juga akan memungkinkan kontrol ketat terhadap program pemerintah yang dicairkan berdasarkan eKTP.

Pengukuran akurat tentang siapa yang akan mendapatkan manfaat, tidak dapat diganti karena menerapkan prinsip non-repudiasi menggunakan teknologi autentikasi biometrik yang sudah tertanam di eKTP.

“Dengan CIF ini, pinjaman bank palsu, transaksi fiktif, transaksi online palsu akan berkurang ke level yang diinginkan. Bahkan, jika kita mau, kita dapat menerapkan eVoting online pada tahun 2029. Warga negara yang sah secara online, memiliki eKTP yang sah dapat memilih dari mana saja di seluruh dunia, selama ada koneksi online. Dijamin hasilnya bisa dilihat secara online realtime,” kata Faizun.