Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Respons Ketua DPRD DKI Terkait Wacana Percepatan Pilkada Serentak 2024

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta yang juga Politisi PDI Perjuangan Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara soal usulan Pilkada dimajukan.

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Respons Ketua DPRD DKI Terkait Wacana Percepatan Pilkada Serentak 2024
TribunJakarta.com/Nur Indah Farrah Audina
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta yang juga Politisi PDI Perjuangan Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara soal usulan Pilkada dimajukan menjadi September 2024.

Menurutnya, usulan itu harus dilandasi sinkronisasi kebijakan dalam pembangunan.

"Pertimbangannya kan karena agar ada sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, saya setuju. Masalahnya saya merasakan di Jakarta bagaimana kebijakan pembangunan karena ada perbedaan masa pelantikan Presiden dan Kepala Daerah," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Pras, sapaan akrab Prasetyo, menuturkan dengan tenggat waktu jabatan definitif presiden dan kepala daerah yang bersamaan maka akan mengembalikan lagi fungsi utama kepada daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Termasuk optimalisasi fungsi pengawasan dari legislatif.

"Karena selama sembilan tahun saya merasakan bagaimana kebijakan ketika pergantian Gubernur Jakarta, bagaimana kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Tapi semua kembali ke penyelenggara pemilu itu kan KPU, semua bergantung kepada KPU, kalau KPU mampu silakan (dipercepat)," tutur Pras.

Baca juga: Komisi II DPR Tunggu Pemerintah Terbitkan Perppu Pilkada

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pilkada ke Komisi II DPR RI untuk mengubah jadwal pilkada serentak.

Berita Rekomendasi

Tito mengusulkan pilkada serentak dilakukan pada September 2024, dua bulan lebih cepat dari yang ditentukan.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat kerja (Raker) Komisi II DPR RI bersama KPU hingga Bawaslu, Rabu (20/9/2023) malam.

Tito menyebut salah satu pertimbangan pemungutan suara Pilkada 2024 dimajukan agar ada sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas