Sehingga, sambungnya, fenomena ini semakin mempertegas perlunya keterlibatan negara dalam pembiayaan Pemilu hingga level bawah.

Namun, jika tidak ada keterlibatan negara, maka praktik korupsi saat terpilih menjadi pejabat menjadi semakin besar.

"Kalau kita seperti ini terus, seperti calon presiden, semua menyoroti. Tapi kalau calon bupati calon walikota dari berbagai wilayah di Indonesia yang belum tentu, calon gubernur yang belum tentu menjadi sorotan, mereka memiliki biaya yang cukup besar," katanya."

"Selama tidak ada keterlibatan negara di pembiayaan politik termasuk pembiayaan kampanye, maka ini adalah salah satu hulunya praktik korupsi di Indonesia," sambung Anies.

Dia mengungkapkan hal itu perlu dilakukan demi terwujudnya kesetaraan antar peserta Pemilu atau Pilkada.

Baca juga: Adu Pesan Politik Pada Baju yang Dipakai Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin Saat Daftar ke KPU

Sehingga, imbuhnya, pemenang dalam Pemilu atau Pilkada tidak hanya dari kalangan pemodal tetapi juga orang yang sebenarnya memiliki kompetensi dan integritas untuk memimpin.

"Salah satu agenda yang ingin kita lakukan ke depan adalah bagaimana ada reformasi dalam pembiayaan proses politik yang ada di Indonesia."

"Sehingga, proses politik itu memberikan kesetaraan kesempatan pada siapa saja. Tidak harus yang memiliki modal rupiah besar tetapi yang memiliki kepercayaan, kompetensi, dan integritas dapat terlibat dalam proses politik," katanya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Pilpres 2024