TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pro dan kontra soal politik dinasti menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia capres dan cawapres terus mengemuka di tengah masyarakat tak terkecuali di kalangan mahasiswa.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga disorot karena diduga memberi dukungan politik dinasti.

Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama bahkan didesak mengundurkan diri karena dianggap pro politik dinasti.

Bahkan sejumlah aktivis HMI menolak Raihan  dengan melakukan aksi demonstrasi ke Kantor PB HMI di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan. 

Massa yang melakukan demonstrasi adalah  Komisariat HMI Universitas Ibnu Kaldun Jakarta Cabang Jakarta Raya.

Mereka mendatangi kantor PB HMI pada Sabtu (21/10/2023), sekitar pukul 16.00 WIB.

Mereka melakukan orasi menentang pernyataan Raihan, yang mereka anggap memberikan dukungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan usia di bawah 40 tahun boleh maju sebagai capres/cawapres. 

Mereka menilainya  sebagai bentuk dukungan terhadap politik dinasti.

Selain melakukan orasi, mereka melakukan melakukan aksi corat coret dinding. 

Diantaranya berbunyi "Copot, Raihan Mendukung Politik DInasi".

Mereka juga membawa poster yang bertuliskan "HMI se-Jakarta Mosi tidak percaya terhadap Raihan. Segera klarifikasi statment Raihan tentang putusan MK".

Ketua Umum Koordinator Komisariat HMI Universitas Ibnu Kaldun Jakarta Cabang Jakarta Raya, Umar Souwakil, mengatakan aksi ini dilakukan untuk meminta pertanggung jawaban dan klarifikasi Raihan. 

Menurutnya, pernyataan mendukung putusan MK bukanlah keputusan sepihak Raihan, yang tidak sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan.

Menurut dia pengurus tidak pernah bersepakat dengan pernyataan Raihan itu. 

Justru, menurut Sauwaki, mereka menolak putusan MK yang mereka anggap memiliki kepentingan untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres di Pilpres 2024.

Baca juga: Ekonom Kritik Gibran Cawapres: Politik Dinasti Lebih Dipentingkan Ketimbang Transformasi Ekonomi

Diungkapkannya, seharusnya HMI bersikap independen dengan tidak memihak kepada penguasa.