Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ganjar Pranowo: Sikat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Calon presiden (capres), Ganjar Pranowo mengungkapkan komitmennya memberantas korupsi bila terpilih menjadi presiden di 2024.

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Ganjar Pranowo: Sikat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Tribunnews.com/Fersianus Waku
Calon presiden (capres), Ganjar Pranowo menghormati keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. (Fersianus Waku) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden (capres), Ganjar Pranowo mengungkapkan komitmennya memberantas korupsi bila terpilih menjadi presiden di 2024.

Hal ini disampaikan Ganjar saat menjadi pembicara pada Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (8/11/2023).

Ganjar menceritakan ketika dirinya menjadi Gubernur Jawa Tengah.

Di mana, pembangunan-pembangunan yang tidak beres dituntaskan.

"Kenapa? Kita pengen kualitas kita baik bapak/ibu. Untuk rakyat jangan dikorupsi, titik. Apakah untuk yg lain harus dikorupsi boleh Pak? Tidak. Ini pemerintahan bersih," kata Ganjar di lokasi.

Baca juga: Buka Rakornas Penyelenggara Pemilu, Jokowi Singgung Makan Siangnya dengan Anies, Ganjar, dan Prabowo

Dia menuturkan dirinya memiliki nilai yang sama dengan Mahfud MD untuk memberantas korupsi.

BERITA TERKAIT

"Saya ngobrol sama Pak Mahfud, satu nilai yang sama dari kami berdua adalah hukum harus pasti harus tegak, sikat korupsi," ujar Ganjar.

Ganjar menegaskan dirinya bersama Mahfud akan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Sikat KKN, Korupsi, kolusi, nepotisme. Hajar bleh. Kira-kira gitu," ucapnya.

Baca juga: Dapat Tepuk Tangan di Rakernas LDII, Ganjar: Saya Tidak akan Kasih Sepeda Lho

Dia pun mendorong pentingnya untuk melakukan edukasi sejak dini mengenai KKN dan pemerintahan yang digital.

"Saya tanya-tanya teman saya waktu kita mentransformasikan pemerintahan yang digital ternyata bisa menghemat Rp 2,4 triliun. Gede ya? Akhirnya dari situlah kita bisa alokasikan pendapatannya PNS naik ora perlu setor," ungkap Ganjar.

Ganjar menambahkan pemerintahan yang digital juga bisa mencegah praktik jual beli jabatan.

"Kalau mau naik jabatan enggak ada jual beli, kamu tinggal tes aja. Enak toh? Tapi tugasmu layani masyarakat dengan baik atau kamu tak (saya) ganti," imbuhnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas