TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tegas dan berani mengawasi KPU dan Bawaslu pada Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Presiden saat membuka rapat koordinasi penyelenggara pemilu tahun 2023 di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu, (8/11/2023).

"Ya memang harus berani mengontrol tegas mengawasi, kalau ada yang tidak benar ya berani meluruskan," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Rakyat Harus Gembira dalam Pemilu, Bukan Khawatir dan Risau

Presiden mengatakan bahwa Pemilu 2024 ini merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah diselenggarakan di Indonesia.

Bagaimana tidak pada Pemilu nanti ada 840 ribu TPS yang tersebar dari Aceh sampai Papua.

"Kita bayangkan 840.000 TPS, betapa betul-betul ini sebuah pesta demokrasi besar, TPS nya saja 840.000," katanya.

Oleh karena itu kata Presiden bukan perkara yang mudah dalam menyelenggarakan Pemilu di Indonesia.

Semakin banyak TPS maka tantangan yang dihadapi semakin besar, baik itu dalam mekanisme distribusi maupun pengamanan.

Baca juga: Anies, Gibran dan Ganjar Tanggapi Jokowi Soal Banyak Drama di Pilpres 2024

"Juga bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai kontestasi yang sejuk, kontestasi yang tanpa hoaks, kontestasi yang tanpa ujaran-ujaran kebencian. Sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita. Serta tentu saja proses dan hasil yang legitimet dan terpercaya," tuturnya.