TRIBUNNEWS.COM - Beredar dokumen pakta integritas yang ditandatangani Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP.

Pakta integritas tersebut beredar setelah Yan terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu isi pakta integritasi itu adalah perintah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid, membantah pihaknya terlibat hal tersebut. 

Arsjad menegaskan, TPN Ganjar-Mahfud tidak pernah meminta siapapun menandatangani pakta integritas.

"Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang menandatangani surat mendukung yang namanya pakta integritas atau segala macam," kata Arsjad di Gedung High End, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Baca juga: Soal Beredarnya Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, TKN Prabowo-Gibran: Kami Tetap Berpikir Positif 

Arsjad meminta semua pihak untuk bisa mengecek pakta integritas yang beredar tersebut.

"Jadi tolong dilihat juga kapan tanggalnya dan segala macam dan dengan siapa," ujar Arsjad.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal dugaan dokumen pakta integritas tersebut.

"Ya diusut saja semuanya," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Hasto menegaskan, jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan adanya pakta integritas.

"Kan kita menang ini suara rakyat, kita menang bukan pakta integritas," jelas Hasto.

Ganjar Akui Tak Tahu 

Calon Presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mengaku dirinya tidak mengetahui pakta integritas tersebut. 

Namun, ia mengatakan, jika hal tersebut benar, maka harus ditertibkan karena menunjukkan sikap tidak netral.

"Belum tahu saya, malah enggak tahu itu," ucap Ganjar, usai menghadiri pengundian nomor urut Capres-Cawapres di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam.

"Itu bagian tidak netral yang harus ditertibkan," sambungnya.

Lebih lanjut, saat ditanya awak media soal kemungkinan pihaknya menggunakan cara tersebut untuk mendapatkan suara di Pilpres 2024. Ganjar tak setuju.

"Enggak lah. Mana kekuatan kami?" kata Ganjar Pranowo.

Di sisi lain,cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud MD mengatakan pakta integritas tersebut dibuat pada Agustus 2023 lalu sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres 2024.

"(Pakta integritas) Itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmikan," kata Mahfud di iNews Tower, Jakarta, Selasa (14/11/2023) siang.

Mahfud menilai, pakta integritas tersebut tak mencoreng netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Enggak juga (mencoreng netralitas ASN)," ungkapnya.

Isi Pakta Integritas 

Isi pakta integritas tersebut, yakni; pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong. 

Kedua, tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.

Keempat, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Ibriza Fasti/ Fersianus Waku)