Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan sebanyak delapan pegawai di Kantor Staf Presiden (KSP) mengundurkan diri dari jabatannya saat ini lantaran maju sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI.

"Yang mendaftar sebagai anggota dewan, caleg, itu harus mundur dan itu sudah dilakukan. Itu ada delapan orang, dan itu warna-warna dari berbagai partai politik. Maka mereka mundur," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

Moeldoko mengatakan, mundurnya mereka bertujuan untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun politik.

Namun, Moeldoko tidak mempermasalahkan adanya pegawai KSP yang memilih tidak mundur setelah menjadi anggota tim kampanye.

Pasalnya, Undang-Undang tidak mempermasalahkan status tersebut.

Diketahui, salah satu staf yang tidak mundur adalah Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan, dan Hak Asasi Manusia KSP, Jaleswari Pramodhawardani. 

"Kebetulan Deputi IV itu mundur. Untuk Deputi V tidak mundur," tutur Moeldoko.

Diketahui, Jaleswari terdaftar dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD.

Sedangkan salah satu staf yang memilih mundur adalah Deputi IV bidang Informasi dan Komunikasi Publik KSP, Juri Ardiantoro.

Lebih lanjut, Moeldoko menyampaikan alasan Deputi V tidak mundur. Pertama, posisi Deputi V bukan lagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Nanti pada saat campaign, begitu kampanye, beliau akan mengajukan cuti. Jadi tidak ada pelarangan untuk itu," ucap Moeldoko.

Baca juga: Reaksi JK Digoda Ganjar Gabung Dukung Dirinya: Saya Ketua PMI Harus Netral

Moeldoko memastikan kinerja KSP akan tetap berjalan baik. Dia telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Deputi IV yang sebelumnya mengajukan mundur.

Dirinya pun memastikan seluruh pegawai KSP terkontrol dengan baik olehnya.

"Saya bisa melihat kinerjanya dan efektivitasnya. Di KSP juga sudah saya tekankan bahwa seluruh jajaran tidak boleh terpengaruh oleh situasi psikologi politik yang berjalan di luar," kata dia.

"Apapun situasinya, pelayanan kepada publik tidak boleh terkurangi. Tidak boleh lemah, tidak boleh tidak efektif," tandas Moeldoko.