Apakah nilai 5 dari skala 1-10 yang diberikan Ganjar itu adalah murni penilaian pribadi atau justru malah penilaian dari tim pemenangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad.

Kata Dasco, sejatinya penilaian dari Ganjar itu diserahkan kepada Mahfud MD karena menduduki jabatan Menkopulhukam.

"Karena kalau saya lihat juga di situ kan ada Pak Mahfud sebagai penanggungjawab Polhukam," kata Dasco.

Selebihnya, Dasco enggan untuk berkomentar lebih banyak karena belum mengetahui apakah kritik Ganjar itu berdasarkan kebijakan, pribadi atau dari tim pemenangannya.

"Sehingga nanti beliau (Mahfud MD) silakan, saya nggak mau berkomentar lebih banyak karena belum tahu apakah itu kebijakan, apakah evaluasi personal, atau dari tim evaluasinya," kata Dasco.

Jusuf Kalla Sependapat dengan Pernyataan Ganjar

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) sepakat dengan pernyataan Ganjar soal rapor merah penegakan hukum era Jokowi.

"Soal hukum ini ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan (memberi nilai) 5 gitu, kan."

"Ya saya kira Anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan," ucap JK, kepada wartawan, Minggu (19/11/2023) malam usai menerima kedatangan Ganjar di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Penegakan hukum tersebut, kata JK, yang menentukan bangsa ke depannya karena sangat penting.

JK ingin Indonesia aman hingga target Indonesia Emas 2045 tercapai, dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Salah satunya mengenai sikap adil dan netralitas.

"Kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti diinginkan pak Jokowi. Tetapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah," ungkapnya.