Ia mengatakan, jika nantinya terpilih menjadi Presiden Indonesia di 2024, alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat akan dikerjakan di banyak tempat.

PKB Beda Pandangan

Mengenai sikap PKB, Cak Imin merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Hal itu disampaikannya selepas menghadiri Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu RI, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

"PKB sampai hari ini masih, ya. Yakin bahwa Undang-Undang IKN itu harus dilaksanakan," ucap Cak Imin.

Terkait masalah ini, ia tampak tak sependapat dengan PKS yang berharap ibu kota negara tak pindah ke IKN, apabila pasangan Anies-Cak Imin keluar sebagai pemenangan di Pilpres 2024.

Mengenai penolakan yang dillakukan PKS, Cak Imin menilai, merupakan hal yang wajar. Menurutnya, ini adalah otoritas masing-masing partai.

"Ya itu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir. Tapi intinya dinamika biasa," ujarnya.

Harapan PKS

Sebelumnya, Ahmad Syaikhu mengatakan, pembatalan IKN menjadi Ibu Kota baru Indonesia merupakan suara dari PKS yang diharapkan dapat diakomodasi oleh Anies Baswedan.

“Tentu sikap ini adalah awalannya adalah sikap dari PKS sendiri," ungkap Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

"Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai-partai yang lain," tuturnya.

Syaikhu menerangkan, aspirasi ini akan didiskusikan dengan Cak Imin beserta partai-partai di Koalisi Perubahan.

“Saya kira itu akan kita cari titik temu untuk kita menjadi gagasan bersama,” jelas Syaikhu.