Laporan Wartawan Tribunnews, Erik Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Tak hanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024 juga dilakukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari Gabungan Koalisi Masyarakat Sipil (GKMS).

Mereka pun meluncurkan hotline dan akun media sosial sebagai sarana untuk memantau dan mengawasi serta melaporkan terkait dengan netralitas Pemilu 2024.

"Melalui hotline WhatsApp dan media Sosial Twitter, Instagram, Facebook dan tiktok yang kami luncurkan, kita berharap semua stakeholder ikut serta berperan aktif dalam mengawasi netralitas Pemilu 2024 demi melahirkan pemimpin yang berkualitas dan betul-betul pilihan rakyat," ungkap juru bicara GKMS, Rijal ilyas, dalam acara Diskusi dan Launching Posko Digital di Ruang DHN 45, Gedung Joang, Jakarta Pusat (28/11/2023).

Rijal mengimbau masyarakat di seluruh Indonesia tak perlu khawatir dan takut untuk melaporkan apabila menemukan ASN, TNI, POLRI dan penyelenggara pemilu yang tidak netral di lapangan.

"Mari kita bersama-sama awasi, pantau, foto bahkan rekam video dan laporkan jika menemukan kejadian yang tidak netral di lapangan, atau bisa juga adukan ke kami di akun medsos Posko Netralitas Pemilu atau hotline WhatsApp : 0823 1132 9021, selanjutnya kami akan meneruskan kepada yang berwajib," kata pria yang akrab dipanggil Bombom tersebut.

Rijal mengatakan, dengan berjalannya pemilu yang jujur dan adil serta netral maka Indonesia memiliki kualitas pesta demokrasi yang semakin baik.

"Tentu, pesta demokrasi yang baik, akan melahirkan pemimpin yang mempunyai kualitas yang baik pula, begitu sebaliknya jika pemimpin dilahirkan dari atas kecurangan maka Indonesia memiliki kualitas pemimpin atau wakil rakyat yang buruk," tegasnya.

Kendati demikian, Rijal berharap agar ASN TNI Polri dan penyelenggara pemilu untuk tidak ikut serta berpihak kepada salah satu calon dan menjaga integritas masing-masing lembaganya.

"Mari kita jaga pesta demokrasi agar melahirkan pemimpin yang berkualitas dan betul-betul pilihan rakyat serta menjaga Pemilu 2024 berjalan Aman, damai dan lancar," katanya.

Baca juga: Bawaslu Temukan 6 Ribu Kerawanan Pelanggaran Pemilu Hingga November 2023

Diketahui, GKMS merupakan gabungan dari mahasiswa, NGO, pegiat media sosial, pegiat hukum, ormas Islam, aktivis 98, akademisi dan lain-lain.

Sementara itu, dalam acara tersebut, sebagai narasumber, Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono menyoroti Komisi I DPR RI membentuk panja netralitas mitra komisi.

Pasalnya, panja tersebut merupakan panja pertama yang dibentuk selama sejarah kepemiluan di Indonesia. Upaya tersebut dinilai bahwa dugaan ketidaknetralan aparat tidak terjadi di ruang hampa.

"Kenapa Pemilu kali ini bciara soal netralitas, tidak seperti pemilu sebelumnya? Ada apa sebenarnya? tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi di MK," ucap Aiman.

Oleh karena itu, Aiman merasa memiliki kewajiban mengingatkan netralitas aparat selama penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk aparat kepolisian.

Belakangan, Aiman dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah mengungkap dugaan ketidaknetralan aparat kepolisian.

Sementara itu, perwakilan dari Aliansi Penyelamatan Konstitusi, Azwar Furgudyama menyoroti dugaan adanya ketidaknetralan yang ramai baru-baru ini di publik.

"Faktanya yang kita lihat hari ini giliran pasangan calon datang ke Bali spanduk diturunkan, begitu dia datang ke kampung halaman saya di Sumatera Barat, nggak tuh baliho yang satu nggak diturunkan, Apakah kita bangsa Indonesia mau terus bersikap munafik?" tegas Azwar.

Baca juga: Pascapenetapan Peserta Pemilu, DKPP Terima Lima Aduan, Dua Soal Penetapan Gibran Jadi Cawapres

Azwar melanjutkan, kenapa dirinya mengatakan munafik, karena menurutnya, apa yang menjadi kesepakatan bersama tidak dijalankan bahkan dilanggar.

"Undang-undang nomor 5 tahun 2014 sudah jelas mengatakan bahwa aparatur negara tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu, ini malah dugaannya ada yang masang spanduk, kita tidak usah sebutkan pasti dia yang masang," ungkap Azwar.

Di tempat yang sama, Ketua DKPP Heddy Lugito menyebutkan bahwa pemilu sebagai induk semang demokrasi.

Menurutnya, ada lima kunci agar pemilu disebut demokratis.

Pertama, regulasi yang baik. Kedua, birokrasi yang netral. Ketiga, peserta yang taat aturan. Keempat, pemilih yang cerdas dan partisipatif. Kelima, penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Selanjutnya, kata Heddy, jika mengutip data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), ketidaknetralan ASN merupakan fenomena gunung es.

Beberapa alasan ASN tidak netral antara lain memiliki hubungan kekerabatan dengan peserta pemilu serta relasi antara atasan dan bawahan.

Terlebih, lanjut Heddy, lahirnya DKPP merupakan upaya untuk menegakkan integritas penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, di semua tingkatan. Selama 10 bulan, ia menyebut DKPP telah menerima dan menyidangkan 385 pengaduan.

"Putusan terberat, ya, pemberhentian, banyak. Yang terkahir Ketua Bawaslu Kota Surabaya kita berhentikan," tandasnya.