Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) capres-cawapres Ganjar-Mahfud minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjaga dengan baik data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.

Permintaan ini disampaikan agar tidak ada lagi terjadi kebocoran data pemilih akibat peretasan.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers yang berlangsung daring, Sabtu (2/12/2023).

"Saya hanya ingin minta pada KPU untuk betul-betul menjaga data pemilihnya supaya tidak bocor, tidak diretas," ujar Todung.

TPN pun menaruh rasa yakin pada KPU mengingat di satu sisi sudah punya sejarah yang cukup panjang dalam menjaga data-data para pemilih.

Di satu sisi, apapun motif di balik peretasan itu, pihak TPN tak membenarkan seluruh tindakan tersebut.

"Dan sekali lagi apapun motifnya itu tidak bisa dibenarkan, itu tidak bisa diterima," tuturnya.

Lebih lanjut, Todung juga menegaskan ihwal satu suara masyarakat begitu berharga dan jadi penentu yang penting dalam proses Pilpres 2024. Sehingga ia sangat menyayangkan jika nantinya data masyarakat yang diretas itu kemudian disalahgunakan hak suaranya.

"Satu suara itu sangat berharga, karena bisa jadi ya satu suara itu ikut menentukan. Jadi jangan suara itu diretas kemudian juga disalahgunakan apalagi dijual dengan motif profit yang diberitakan oleh media," pungkas Todung.

Baca juga: KPU Ubah Format Debat Capres-cawapres, Pengamat Sebut Timbulkan Pertanyaan Publik

Sementara itu, KPU RI masih terus melakukan pengawasan atas sistem informasi milik mereka.

"Kami sepenuhnya bertanggung jawab terhadap seluruh sistem informasi kpu, sistem informasi KPU itu di-monitoring day to day-nya oleh gugus tugas keamanan cyber sistem informasi KPU," kata Anggota KPU RI, Idham Holik kepada awak media, Selasa (29/11/2023).

Hingga saat ini KPU meminta untuk seluruh pihak sabar dalam hal menunggu kepastian apakah dugaan kebocoran data itu benar berasal dari sistem KPU atau bukan.

"Saat ini BSSN sedang bekerja. Itu informasi yang disampaikan divisi data dan informasi. Sabar," ujar Idham.

Sebagai informasi, akun X ‪@p4c3n0g3 ‬membeberkan dalam cuitannya ihwal threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU.

Data itu dijual dengan 2 BTC (bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.

Data itu memuat informasi dari 252 orang yang meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-ktp, jenis kelamin, hingga tanggal lahir.

Data-data itu termasuk juga dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan besar Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.