TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tersisa tujuh hari menuju debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden.

Sementara ketentuan mekanismenya masih belum ditetapkan hingga saat ini oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Terkait hal tersebut, KPU dalam waktu dekat bakal kembali berdiskusi dengan ketiga tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Baca juga: Ketua TKN Sayangkan Polemik Format Debat: Waktu Rakyat Terbuang, Harusnya Dipertontonkan Gagasan

Namun begitu Anggota KPU RI, Idham Holik masih belum mengungkapkan tanggal pasti kapan pertemuan itu berlangsung.

"Dalam waktu yang dekat KPU akan mengadakan kembali rapat koordinasi tersebut untuk menjelaskan seluruh mekanisme pelaksanaan debat," ujar Idham saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Nantinya dalam pertemuan kata Idham, tim kampanye masing-masing calon dipersilakan untuk memberi masukan dan tanggapan ihwal mekanisme debat.

"Tetapi nanti keputusannya akan diambil oleh KPU secara mandiri," jelasnya.

Sisa waktu tujuh hari ini dirasa KPU cukup dalam hal mempersiapkan dan memantapkan semua mekanisme debat.

"Mepet enggak mepet itu tergantung sudut pandangnya. Bagi kami itu adalah waktu yang cukup untuk mengkomunikasikan semuanya," ujarnya.

Baca juga: KPU Sebut Format Debat Capres-Cawapres Masih Ada Peluang Diubah

Idham juga menejelaskan salah satu hal teknis dalam debat misalnya proses pemilihan moderator juga harus menerima masukan dari masing-masing tim pasangan calon.

Sehingga, tegasnya, seperti yang diwanti-wanti oleh Ketua KPU RI, Haysim Asy'ari debat bakal sejalan dengan perundang-undangan.

"Dalam pedoman teknis kampanye untuk pemilihan moderator itu KPU harus menerima masukan dari masing+masing-masing paslon," tuturnya.

Sebelumnya pada Rabu (29/11) lalu KPU telah melakukan pertemuan perrdana dengan seluruh tim pasangan calon. Pertemuan itu lahir setelah pertemuan KPU dengan para ahli guna membahas mekanisme debat.

Debat perdana capres cawapres bakal berlangsung di kantor KPU RI, Jakarta. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengonfirmasi ihwal debat perdana bakal berlangsung pada tanggal 12 Desember 2023, pukul 19.00 WIB.

"Iya benar, rencananya demikian," kata Hasyim saat dihubungi.

KPU RI telah menetapkan tanggal debat capres cawapres yang bakal berlangsung di Jakarta, yakni, 12 Desember 2023, 22 Desember 2023, 7 Januari 2023, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024. Ada total enam segmen dalam lima kalau debat pasangan capres cawapres mendatang.

Hal itu tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Debat bakal dilakukan dengan durasi 150 menit dengan rincian 120 menit untuk segmen debat, dan 30 menit untuk jeda iklan. Adapun format debat pasangan calon dilakukan dengan format kandidat-moderator.

Debat pasangan calon dan pendalaman materi akan dipandu oleh moderator. Masing-masing capres-cawapres tidak boleh diwakili orang lain dalam acara debat ini. Apabila masing-masing berhalangan hadir, ia harus membawa bukti keterangan pihak terkait dan menyampaikannya ke KPU maksimal 3 hari sebelum debat dihelat. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: Pernah jadi Moderator Pilpres 2009, Anies Makin PeDe Hadapi Debat Capres

Debat Terpisah

Kapten Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies-Cak Imin (AMIN), M Syaugi mengungkapkan bahwa pihaknya inginkan ada debat terpisah untuk cawapres. Diketahui pada pilpres sebelumnya debat capres dan cawapres dilakukan terpisah. Sementara itu pada Pilpres 2024 debat cawapres tak lagi dilakukan terpisah, melainkan didampingi dengan capres.

"Pasangan AMIN tetap meminta ada debat cawapres, jadi itu sudah jelas. Jadi kalau yang meminta tidak ada debat cawapres itu bukan dari kelompoknya tim AMIN," kata Syaugi.

Kemudian Syaugi menyebutkan bahwa pihaknya juga sudah melakukan pembicaraan dengan KPU. Dikatakannya bahwa KPU berjanji akan mengundang kembali untuk memutuskannya bersama-sama.

"Hanya belum diundang sampai sekarang, kita menunggu saja," jelasnya.

Lalu terkait isu bahwa pihaknya yang menginisiasi tidak adanya debat cawapres. Syaugi membatah hal itu. Menurutnya debat terpisah antara cawapres penting dilakukan untuk menghormati rakyat sebagai pemilih.

"Pemilih perlu tahu bagaimana kemampuannya visi misi dan programnya apa saja. Sehingga diketahui masyarakat, itu perlunya," tegasnya.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yakni Cheryl Tanzil menyatakan, sejatinya pasangan Prabowo-Gibran siap dengan format apapun dalam debat capres maupun cawapres. Pernyataan itu disampaikan Cheryl, menyikapi adanya asumsi kalau kemungkinan perubahan format debat cawapres adalah merupakan usulan dari kubu Prabowo-Gibran.

"Padahal tim kami (TKN Prabowo-Gibran) justru siap format apa pun," kata Cheryl.

Cheryl menyatakan, usulan untuk menghadirkan para capres dalam debat cawapres nanti itu merupakan usulan dari salah satu kubu pasangan calon, bukan dari kubu Prabowo-Gibran.

"Ada usulan dari salah 1 tim paslon agar tiap debat hadir keduanya. Dan porsi bicara silahkan diatur oleh KPU," kata Cheryl.

Baca juga: Debat Cawapres, Wakil Presiden Harus Siap Hadapi Tantangan Global

Kata dia, pembahasan itu dilakukan pada 29 November lalu, dimana kubu Prabowo-Gibran yang dihadiri oleh perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) memastikan kalau usulan itu bukan berangkat dari pihaknya.

Melainkan kata Cheryl, ada kubu dari pasangan calon lain yang meminta agar adanya penyesuaian dalam debat format cawapres itu

Keadaan itu juga kata anggota Juru Bicara PSI tersebut, disaksikan oleh perwakilan KPU dan kubu masing-masing paslon. "Saat itu tanggal 29 November, kubu Prabowo-Gibran diwakili delegasi yang terdiri dari 6 orang, dipimpin Ketua Dewan Pakar TKN Burhanuddin Abdullah. Jadi banyak saksi mata juga dari KPU dan paslon lain," kata dia.

"Yang mengutarakan usulan ini pertama bukan kubu kami," sambung Cheryl.

Kubu Prabowo-Gibran saat itu kata dia, menjadi pihak yang mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan pendapat. Namun, dirinya mengklaim kalau kubu paslon nomor urut 2 itu hanya mengikuti dan menyetujui apa yang menjadi usulan dari kubu paslon lain.

"Ketika mendapatkan giliran berbicara, perwakilan Prabowo-Gibran menyampaikan beberapa masukan dan usulan. Pihak Prabowo-Gibran disebutnya hanya bersifat menyetujui usulan perwakilan tim lain. Tapi kami tidak memaksakan," ungkap dia.

Atas adanya polemik terhadap format debat cawapres ini, Cheryl mengaku pihaknya merasa lucu jika ada kubu paslon yang seakan merasa tidak tahu. Padahal kata dia, dalam pembahasan itu, usulan tersebut bukan berasal dari kubu paslon nomor urut 2.

Dirinya mengatakan demikian, sebab polemik di publik terkait debat cawapres ini seakan menyudutkan pasangan Prabowo-Gibran dan dinilai untuk menguntungkan pihaknya.

"Jadi sangat lucu kalau sekarang kubu paslon nomor 1 di publik (bertindak) seakan tidak tahu. Lalu nomor 3 menggiring opini seakan-akan paslon nomor 2 yang ingin mengubah format dari format tahun 2019, ini untuk keuntungan Gibran," tukas dia.

Direktur Kampanye Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, M Choirul Anam, mengaku mendapatkan banyak pertanyaan dari masyarakat terkait diubahnya format debat capres dan cawapres oleh KPU pada Pilpres 2024 ini.

Anam mengatakan, banyaknya pertanyaan tersebut didapatinya ketika melakukan kunjungan ke Malang dan Makassar beberapa hari ini selaku Direktur Juru Kampanye TPN Ganjar-Mahfud.

Ia mengatakan masyarakat menyampaikan kekecewaan kepadanya. Masyarakat, kata Anam, juga mempertanyakan mengapa debat pemilu berubah khususnya soal debat cawapres.

Padahal, lanjut Anam, pada saat Pilpres 2019 format debatnya berlangsung vis a vis antara capres dengan capres, cawapres dengan cawapres. Menurut masyarakat yang ditemuinya, kata Anam, mereka merasa kehilangan kesempatan untuk mengenal cawapresnya, mendengar langsung komitmennya, serta untuk menyaksikan masing-masing cawapres mempertahankan visi misinya saat berhadapan dengan cawapres yang lain.

Mereka, kata Anam, juga kecewa karena kehilangan momentum yang baik untuk mengenal masing-masing cawapres lebih dekat dan menyaksikan langsung di berbagai media. "Mereka juga menyampaikan pertanyaan. Kenapa kok ini diubah? Ada apa ini? Apakah ini masih berhubungan dengan konteks proses pencalonan pasca Mahkamah Konstitusi?" kata Anam.

"Apakah ini berhubungan dengan strategi pemenangan dari salah satu calon yang menghindari debat-debat publik seperti itu? atau ini ada skenario lain yang menguntungkan salah satu paslon? Mereka bertanya kepada saya seperti itu," sambung dia.

Anam mengaku tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut karena menurunya hal tersebut bukan kapasitasnya.Oleh karena itu menurutnya pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab dengan serius oleh KPU.

"Apalagi pertanyaan-pertanyaan masyarakat ini salah satunya timbul kecurigaan dengan konteks pemilu yang berlangsung saat ini. Itu penting menurut saya untuk direspons secara serius, secara lugas, secara terang benderang sehingga tidak ada syak wasangka, tidak ada mispersepsi dan sebagainya. Sehingga proses pemilu kita berjalan dengan baik," kata Anam.

Baginya selaku Direktur Kampanye TPN Ganjar Mahfud, pemilu harus dimaknai sebagai ruang perjumpaan antara calon pemimpin dan yang dipimpin yakni antara capres cawapres dengan masyarakatnya.

Hal tersebut, kata dia, dilakukan agar publik luas mengetahui langsung kapabilitas, integritas, kapasitas, penguasaan visi misi, dan mempertahankan visi misi di hadapan calon-calon yang lain."Ini penting untuk menyajikan berbagai informasi secara langsung kepada publik," kata Anam.

Masyarakat, kata Anam, juga tampak kehilangan antusiasme dalam menyaksikan debat pilpres nanti. Hal tersebut, kata Anam, tampak dari ekspresi yang disampaikan masyarakat kepadanya.

"Jadi mereka bilangnya, ya kalau formatnya kayak begini buat apa ditunggu melihat perdebatan itu. Nggak jadi penting lagi. Antusiasme ini ya mereka utarakan. Jadi, kalau yang tahun 2019 lebih baik, dan ini lebih buruk ya buat apa ditonton format debatnya?" kata Anam.

Ia berharap pertanyaan-pertanyaan yang syak wasangka juga menurunkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pemilu kali ini mengingat esensi pemilu adalah angka partisipasi yang banyak oleh masyarakatnya.
Semakin rendah nilai partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pemilu, lanjut dia, semakin kurang kualitas pemilu kita.

"Oleh karenanya memang keseriusan KPU menjawab ini, menjelaskan ini, terus harapan masyarakat yang memgembalikan lagi format debatnya seperti format pemilu sebelumnya bisa direspons dengan baik oleh KPU," kata Anam.

Baca juga: Debat Cawapres, Wakil Presiden Harus Siap Hadapi Tantangan Global

"Harapan besar ini adalah harapan publik secara luas. Kami semua yakin tim pemenangan Ganjar Mahfud maupun tim pemenangan yang lain juga berharap partisipasi publik dalam pemilu saat ini itu besar. Oleh karenanya, kekecewaan masyarakat, pertanyaan yang penuh curiga oleh masyarakat dan ekspresi antusiasme yang menurun ini direspons dengan serius oleh rekan-rekan di KPU," sambung dia.

Selain itu, kata Anam, dalam kunjungannya ke dua kota tersebut masyarakat juga menyampaikan antusiasimenya mengikuti proses pemilu kali ini. Mereka, kata Anam, melihat berbagai proses dalam pemilu saat ini berbeda dengan pemilu sebelum-sebelumnya.

"Termasuk juga ketika ada proses pasca Mahkamah Kontitusi. Termasuk juga jargon-jargon pemilu yang dipilih, gimmick-gimmick pemilu yang dipilih. Mereka antusias melihatnya," kata dia.

"Mereka juga antusias untuk menunggu dan memyaksikan langsung debat Capres dan Cawapres. Antusiasme ini mereka sampaikan dan menurut saya, ini satu proses yang baik untuk kita semua. KPU, peserta Pemilu, dan masyarakat luas. Ini proses yang baik," sambung dia.(Tribun Network/gta/riz/mam/wly)