Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amnesty International Indonesia (AII) menyoroti terkait gagasan dan komitmen para capres terkait isu penanganan HAM dalam debat perdana capres.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut komitmen para capres dalam penegakan HAM itu baik namun jangan sampai hanya janji belaka.

“Komitmen ini baik. Tapi bagaimana kebijakan konkretnya ke depan? Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata,” kata Usman dalam keterangannya, Kamis (14/12/2023).

Catatan pertama dari AII ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyatakan permasalahan di Papua itu sulit diatasi karena ada separatis hingga campur tangan asing.

Baca juga: Seberapa Besar Debat Capres Pengaruhi Pemilih? Berikut Data dan Analisisnya

Menurut Usman masih ada pendekatan militeristik, retorika anti asing dan pendekatan ekonomi yang disampaikan Prabowo terkait Papua.

Justru pandangan seperti itu dinilai membuat kekerasan dan konflik di sana tidak pernah berhenti.

Selain isu Papua, Usman juga mendorong agar capres memuat gagasan dari penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya seperti kasus Kanjuruhan, KM50, hingga kematian Harun Al-Rasyid yang tidak tuntas akibat lemahnya dukungan negara kepada Komnas HAM.

“Pelanggaran HAM akibat pembangunan pro-investasi dengan mengorbankan warga sipil, seperti terjadi di Rempang, Nagari Air Bangis, Rembang, Wadas, Halmahera hingga Flores juga luput," tuturnya.

"Padahal mereka dapat memaparkan bagaimana upaya memajukan kesejahteraan sosial melalui pembangunan tanpa mengorbankan hak asasi warga,” sambung Usman.

Usman juga mencatat gagasan dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo masih dipertanyakan bagaimana komitmennya ke depan.

Ia mendorong capres yang terpilih nantinya harus membuat kebijakan nyata dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Tidak kalah penting, lanjutnya, bagaimana Anies mewujudkan janji mengatasi konflik di Papua dengan dialog dan menghapus kriminalisasi atas kritik.

Serta bagaimana Ganjar akan mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Kandidat harus menindaklanjuti janji-janji dan komitmen mereka berupa preferensi kebijakan yang kuat untuk memperbaiki situasi dan penegakan HAM di Indonesia,” pungkasnya.