Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan hoax adalah ancaman serius bagi pelaksanaan Pemilu 2024.

Kata Budi Arie, konten narasi hoaks kian bermunculan dalam pesta demokrasi di Indonesia.

“Hoaks tidak hanya mengganggu proses demokrasi yang berlangsung, tetapi juga mampu meruntuhkan keakraban sosial masyarakat,” ujarnya kepada Tribunnews, Selasa (19/12/2023).

Pihaknya mengimbau seluruh masyarakat agar melawan hoaks dan berbagai praktik penyalahgunaan informasi selama momentum Pemilu 2024.

Menurutnya, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang digital tidak dikotori oleh narasi ujaran kebencian atau hate speech.

“Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ruang siber dan seluruh platform percakapan digital kita bersih dari berbagai bentuk hoaks dan disinformasi,” tukasnya.

Dia menegaskan kembali, pemilihan umum haruslah menjadi momentum berdemokrasi demi memajukan dan mensejahterakan bangsa.

“Saya mengajak kita semua untuk mewujudkan Pemilu 2024 damai dan beradab, demi terwujudnya proses demokrasi yang sehat dan menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa,” imbuhnya.

Baca juga: PPATK: Transaksi Janggal Bernilai Triliunan di Masa Kampanye

Agenda Pemilu Serentak Tahun 2024 (Pileg dan Pilpres) telah dimulai. 

Pemungutan suara dijadwalkan digelar pada 14 Februari 2023.

Menjelang pemilu, Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi total 101 isu hoaks yang beredar mengenai Pemilu sejak Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023.

"Sepanjang 2022 hanya terhadap 10 hoaks Pemilu, namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 91 isu hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu," tutur Menkominfo.

Baca juga: 9 Gaya Foto ASN yang Dilarang Jelang Pemilu 2024, Ini Daftar Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin

Sejak Juli 2023, telah terjadi peningkatan signifikan dari bulan-bulan sebelumnya. 

Budi Arie menegaskan Kementerian Kominfo bersiap merespons penyebaran hoaks terkait Pemilu yang belakangan meningkat penyebarannya.

"Penyebaran hoaks dan disinformasi meski beragam, dapat ditemukan di beragam media sosial. Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform facebook yang Meta kelola. Saat ini kami telah mengajukan take down 454 konten kepada pihak Meta,” ujarnya.

Ia juga menyatakan kondisi itu harus menjadi perhatian bersama. Pasalnya, keberadaan hoaks mengenai Pemilu tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi namun berpotensi memecah belah bangsa.

"Sebagai salah satu bentuk information disorder, akibatnya Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya serta menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) antarwarga," tandasnya.