TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, merespons kampanye hitam yang menyebutkan paslon Ganjar-Mahfud akan menghapus program bantuan sosial (bansos).

Menurut Ganjar, rumor itu tidak benar dan hanya gimik yang sengaja dibuat pihak tidak bertanggungjawab untuk menakut-nakuti masyarakat.

"Cerita itu sebenarnya gimik-gimik yang diberikan untuk menakut-nakuti," ujar Ganjar usai mengunjungi pabrik Sampoerna di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY, dalam keterangan yang diterima, Rabu (20/12/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menambahkan, bansos merupakan program negara yang sudah berjalan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

Oleh sebab itu, program tersebut akan dilakukan dengan lebih mudah dan lebih tepat sasaran.

"Yang sudah bagus sudah jalan rakyat mendapatkan, kami mudahkan mereka dan tepat sasaran. Kan komplain mereka kemarin kenapa yang dapat si A kok si B tidak dapat, itu yang kita bereskan," ucap Ganjar.

Salah satunya, lanjut Ganjar, lewat program yang ditawarkan yakni Satu Kartu Terpadu Indonesia (KTP Sakti) yang digagas dalam program Ganjar-Mahfud.

Tujuannya, agar bansos yang disalurkan bisa lebih menjangkau masyarakat kurang mampu.

Ganjar menyampaikan, KTP Sakti merupakan upaya konkret dan solutif untuk memberikan program gerak cepat dan sat set yang lebih baik untuk rakyat Indonesia.

Program KTP Sakti akan menyatukan berbagai program bansos yang sudah ada, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Sembako Murah, Kartu Pra Kerja, Kartu Tani, dan Kredit Usaha Rakyat, menjadi satu kartu terpadu.

"KTP Sakti yang saya dorong itu untuk memudahkan itu dan turunannya nanti adalah data kependudukan yang profile penduduknya bisa kita ambil, kita pecah ke sektor," ungkap Ganjar.

Dengan hadirnya KTP Sakti, nantinya akan mampu mendata profil masyarakat dengan lebih cepat dan tepat, sehingga pendistribusian bansos bisa lebih mudah.

"Sehingga cerita KTP Sakti itu cerita data yang besar, profile yang ada dan manajemen untuk distribusi," tutur Ganjar.

Diperluas dengan KTP Sakti

Tim Pemenangan Nasional (TPN) membantah adanya kabar bahwa pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, akan menghapus program bantuan sosial (bansos) dan kesejahteraan lainnya, jika memenangkan pilpres 2024.

Penegasan itu disampaikan Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra, dalam konferensi pers, di Media Center TPN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (18/12/2023).

"Sekarang ada gerakan kampanye hitam yang secara masif dilancarkan di grassroots yang menyatakan bahwa Mas Ganjar dan Prof Mahfud terpilih maka program bansos dan program-program kesejahteraan masyarakat yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi selama ini tidak akan dilanjutkan. Kami di sini ingin menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar," kata Karaniya.

Justru, lanjut Karaniya, Ganjar-Mahfud meluncurkan program KTP Sakti.

Di mana, program unggulan paslon nomor urut 3 ini selain melanjutkan program bansos, tetapi juga memperbaiki program kesejahteraan yang sudah ada.

"Bansos ini program kesejahteraan masyarakat ini bukan hanya dilanjutkan tetapi juga diperluas, sehingga bisa merasakan manfaatnya secara lebih baik dan lebih mengenal oleh seluruh lapisan masyarakat yang memang membutuhkannya," ucap dia.

Selain itu, Karaniya menjelaskan lewat KTP Sakti itu akan mempermudah seseorang warga mendapatkan bansos, tanpa ada pemotongan sepeser pun.

Sebab, Ganjar-Mahfud ini ingin ada digitalisasi dalam hal implementasi program KTP Sakti.

Hal ini sebagaimana program Pra Kerja yang telah berjalan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nah Pak Ganjar dan Prof Mahfud justru ingin melakukan ekspansi terhadap program seperti ini program digitalisasi bansos ini dengan apa yang disebut KTP Sakti," ucap dia.

"Jadi, KTP Sakti adalah program digitalisasi bansos program yang memanfaatkan teknologi internet teknologi digital untuk sebagaimana halnya yang telah diinisiasi di program kartu pra kerja," imbuhnya.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Dukung Peran Perempuan di Keluarga, Banyak yang Harus Putar Otak dan Ikut Bekerja

Di tempat yang sama, Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud Aria Bima pun menegaskan program kesejahteraan yang ada di pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan dihapus oleg Ganjar-Mahfud.

Dikatakan Aria Bima, program KTP Sakti justru akan memperbaiki permasalahan yang selama ini ada pada program bansos, terutama persoalan data.

"Karena persoalan pendataan itu selalu meleset, maka KTP sudah bisa dijadikan menjadi kartu sakti sakti," ujar dia.

"Tenang, Anda penerima tergasilisasi kartu pintar, kartu keluarga harapan yang kemudian bantuan yang terkait dengan kartu pra kerja ini sangat bisa hanya sebenarnya dengan menggunakan satu kartu yang supaya tidak meleset ya validasi data yang berulang-ulang," pungkas politikus PDI Perjuangan itu.