TRIBUNNEWS.COM - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) turut merespons adanya calon presiden (capres) yang menginginkan data pertahanan dibuka dalam debat ketiga Pilpres pada Minggu (7/1/2024) lalu.

Diketahui capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta Prabowo untuk membuka data yang dimiliki Kementerian Pertahanan RI, termasuk soal pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).

Terkait hal itu, Presiden Jokowi menegaskan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik.

Menurut Jokowi, memang banyak yang perlu dirahasiakan terkait dengan hal tersebut.

Pasalnya, masalah pertahanan itu menyangkut dengan strategi besar negara.

Data pertahanan, ditegaskan Presiden Jokowi, merupakan rahasia negara yang tidak bisa terang-terangan dibuka layaknya toko kelontong.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan kemaanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan," kata Jokowi di Kampung Kecil, Kawasan Serang, Banten, Senin (8/1/2023).

"Karena ini menyangkut strategi besar negara tidak bisa semua dibuka kaya toko kelontong nggak bisa," katanya.

Sebelumnya, saat debat itu, Prabowo bahkan mengajak Ganjar dan Anies untuk diskusi bersama buka-bukaan soal data, termasuk soal pembelian alutsista oleh Kemenhan RI.

Baca juga: Wakil Ketua Umum PAN Nilai Bahaya Bila Ada Capres Anggap Data Pertahanan Tidak Rahasia

Respons Ganjar soal Pernyataan Presiden Jokowi

Ganjar merespons pernyataan Jokowi yang menyebut data pertahanan di Kemenhan RI itu memang tidak bisa dibuka secara umum.

Secara tegas, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut bahwa sejatinya data itu termuat di website Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI (Kemenkopolhukam) dan bisa diakses.

Baca juga: TPN Sentil Prabowo soal Debat Capres: Gemoy Diselepet Ketua Penguin

"Ada datanya di Kemenkopolhukam, terbuka itu di website," kata Ganjar saat ditemui awak media di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Saat dipertegas sekali lagi kalau data itu bisa dibuka dan diakses, Ganjar masih dengan pernyataannya yang sama.

"Ya itu seperti apa yang saya sampaikan," tegas Ganjar.

Menurut Ganjar, Prabowo seharusnya cukup menyatakan tidak bisa membuka datanya.

"Saya butuh jawaban saja, kalau memang tidak bisa kan dia jawab, 'tidak bisa dibuka pak'," ucap Ganjar Pranowo.

TKN Bela Prabowo

Berkaitan dengan data pertahanan tersebut, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan, Prabowo sebagai Menhan tidak akan mau membuka data tersebut yang menjadi rahasia negara.

Pasanya, menurut Nusron, menjaga suatu aspek yang menjadi kerahasiaan negara merupakan suatu tantangan di negara demokrasi seperti Indonesia sebagai bagian dari transparansi.

Sementara, strategi pertahanan merupakan bagian dari kerahasiaan negara.

"Soal Mas Anies dan Ganjar minta data pertahanan dibuka dan disampaikan dalam debat, jelas Pak Prabowo sebagai Menhan tidak mungkin bersedia."

"Sebab tidak mungkin data alutsista dan jenis yang kita miliki dibuka secara telanjang," ucap Nusron di Jakarta, Senin (8/1/2024).

"Di setiap negara demokratis itu memang selalu ada tegangan antara secrecy dengan defense dan security. Di satu sisi transparansi penting sebagai bagian dari demokrasi. Namun di sisi lain pertahanan negara juga perlu kerahasian," kata Nusron.

Nusron mengatakan, untuk mengatasi hal tersebut, proses di legislatif adalah sebuah solusi.

Dalam hal ini, Kemenhan memiliki mitra kerja yakni Komisi I DPR RI yang bisa menjadi pihak untuk menyampaikan transparansi kinerja tanpa mengenyampingkan kerahasiaan negara.

"Karena itu, proses deliberasi di legislatif menjadi titik tengah, dan proses ini yang justru sudah dilakukan. Kita tetap harus transparan dalam kebijakan, namun tidak boleh menelanjangi strategi pertahanan kita," kata Nusron.

(Tribunnews.com/Rifqah/Taudik Ismail/Rizki Sandi)