TRIBUNNEWS.COM – Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar-Mahfud bakal mendorong revitalisasi peran BUMN sebagai perusahaan pionir untuk sektor-sektor yang belum digarap sepenuhnya oleh pihak swasta dan butuh insentif dari pemerintah.

“BUMN itu masuk ketika yang lain belum siap masuk. Maka sebenarnya perannya sebagai pionir. Nanti kalau sudah, ini seperti stimulant saja. Kalau sudah kita lepas. Kan sebenarnya negara nggak mencari uang, tugasnya negara adalah memfasilitasi,”terang Ganjar belum lama ini dalam sebuah acara.

Ganjar menjelaskan, dalam konteks revitalisasi tersebut, BUMN hanya boleh memiliki anak usaha.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan plat merah tidak boleh memiliki cucu atau bahkan cicit usaha.

Hal ini dilakukan agar adanya pemerataan kesempatan antara perusahaan milik negara dengan perusahaan swasta dalam mendapat ceruk bisnis.

Ganjar bahkan menyebutkan bahwa perusahaan pelat merah berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam menggarap berbagai proyek.

Utamanya, bagi proyek-proyek yang butuh insentif dari pemerintah.

Peran pemerintah melalui BUMN, lanjut dia, adalah membangun tata kelola yang baik, hingga menstimulasi agar proyek yang digarap bisa menggerakkan ekonomi.

Sebagai langkah lanjutan, BUMN tidak memiliki cucu atau cicit perusahaan agar porsi perusahaan swasta bisa masuk.

"Jadi kita memang to govern, mengelola, memanage, menstimulasi agar itu tumbuh. Maka kemudian kalau tadi ditanyakan, rasanya penting BUMN boleh punya anak perusahaan tapi tak boleh punya cucu atau cicit," urai Ganjar.

Ganjar menambahkan, dirinya menangkap pesan yang disampaikan pelaku usaha soal monopoli.

Baca juga: Prabowo Sindir Anies: Dikira Gue Sedih Dapet 11 Dari 100, Yang Penting Nilai Rakyat Indonesia

Kehadiran BUMN yang banyak akhirnya menyebabkan swasta tidak memiliki peran.

"Maka begitu bicara monopoli, saya coba memahami, ini kayaknya BUMN punya cucu, punya anak, punya cucu, punya cicit, cagak, gantung siwur kalau kata orang di Jawa itu, rame banyak, akhirnya swasta tidak punya peran," katanya.

Dia menegaskan, perusahaan swasta maupun pelat merah seyogyanya memiliki proporsi masing-masing.

Pemerintah harusnya memahami proporsi itu dan mengatur peran yang seimbang antara swasta dan BUMN.

"Bapak ibu percayalah, pemerintahan yang mempunyai integritas tinggi, yang memahami peran tadi itu, ada swasta, ada BUMN, ada koperasi, yang paham secara konstitusi dia akan mengerti proporsi yang mesti diberikan," tegas dia.

Program Kerja Ekonomi Anies-Cak Imin

Pasangan Anies-Cak Imin menuangkan program kerja dalam bidang ekonomi di poin Agenda Misi 2 yaitu "Mengentaskan Kemiskinan dengan Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Kerja, Mewujudkan upah Berkeadilan, Menjamin Kemajuan Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Pemerataan, serta Mendukung Korporasi Indonesia Berhasil di Negeri Sendiri dan Bertumbuh di Kancah Global".

Berikut beberapa program ekonomi Anies-Cak Imin:

Ada program pengentasan kemiskinan yang bakal dilakukan Anies-Cak Imin untuk strategi ekonominya.

Adapun beberapa caranya adalah perbaikan bansos, pemberian insentif, ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok, hingga membentuk kelembagaan sistem jaminan sosial.

Selain itu, adapula program untuk penciptaan lapangan kerja dengan cara menciptakan 15 juta lapangan kerja baru, pemetaan kebutuhan tenaga kerja, penurunan porsi pekerja informal, hingga pelibatan tenaga kerja lokal dalam setiap proyek pemerintah.

Baca juga: Masih Bisa Diubah, KPU Diminta Angkat Isu Perempuan dan Anak dalam Tema Debat Capres Cawapres

Anies-Cak Imin juga berfokus untuk memperkuat ekonomi Indonesia dengan berfokus dalam ekonomi maritim dan kelautan.

Adapun beberapa cara yang bakala mereka lakukan yaitu melaksanakan revolusi Agromaritim dengan memfasilitasi pasar dan harga jual, mendorong kerja sama riset kemaritiman, meningkatkan kualitas dan nilai ekonomis hasil laut, hingga pembangunan rumah layak bagi keluarga nelayan.

Sementara di sektor ekonomi digital, Anies-Cak Imin memiliki beberapa strategi yang bakal idlakukan seperti penataan ulang lembaga riset, peningkatan belanja riset, pemberian insentif, pengoptimalan peran BUMN dalam implementasi hasil riset nasional.

Anies-Cak Imin juga bakal memperkuat sektor koperasi dan UMKM dengan cara pengoptimalan peran koperasi, mempermudah pendirian koperasi dan UMKM, hingga memudahkan akses pendanaan untuk koperasi dan UMKM.

Program Kerja Ekonomi Prabowo-Gibran

Program kerja di sektor ekonomi dair Prabowo-Gibran tertuang dalam Asta Cita 3 dengan judul "Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur".

Prabowo-Gibran menawarkan soal penciptaan lapangan kerja lewat kewirausahaan.

Adapun cara yang bakal mereka tempuh antara lain mendorong angkatan kerja 18-24 tahun menjadi karyawan tetap, penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, perketatan masuknya tenaga kerja asing, hingga dorongan digitalisasi UMKM.

Selain itu, di sektor industri kreatif, Prabowo-Gibran menawarkan Kartu Usaha Startut untuk pengembangan bisnis berbasis teknologi dan inovasi.

Baca juga: Ganjar soal Model Debat Capres, Singgung Minimnya Waktu Sampaikan Gagasan

Kemudian, adapula perkuatan konektivitas digital di seluruh wilayah untuk menunjang industri kreatif.

Prabowo-Gibran juga menawarkan pendorongan pertumbuhan usaha rintisan berbasis inovasi digital demi pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Di sisi regulasi terkait ekonomi, Prabowo-Gibran memiliki program untuk menegakkan aturan soal Hak Cipta dan Hak Intelektual hingga pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017.

Mereka juga memiliki program pembentukan Bank Wakaf demi mendorong ekonomi berbasis syariah.

"Membentuk Bank Wakaf sebagai pendorong ekonomi berbasiskan syariah dengan dasar uji akademik, kajian menyeluruh, dan uji kelayakan yang komprehensif dan valid serta penyiapan perundangan dan peraturan terkait Bank Wakaf," demikian tertulis dalam program kerja ekonomi Prabowo-Gibran.

Program Kerja Ekonomi Ganjar-Mahfud

Program kerja Ganjar-Mahfud di sektor ekonomi tertuang dalam poin misi ketiga yaitu "Mempercepat Pembangunan Ekonomi Berdikari Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah" dan poin keempat yakni "Mempercepat Pemerataan Pembangunan Ekonomi".

Pada poin misi ketiga, Ganjar-Mahfud memberikan sub poin judul yaitu Pembangunan Adil dan Merata serta Bahagia dan Sejahtera.

Dari sub poin judul Pembangunan Adil dan Merata, ada beberapa rencana ekonomi yang bakal dilakukan Ganjar-Mahfud yaitu:

- Pelipatgandaan dana desa berkualitas.
- Penyediaan 40 peresen tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil di lingkungan infrastruktur serta alokasi 50 persen anggaran belanja jasa pemerintah dan BUMD untuk koperasi UMKM.
- Memperbanyak pasar baru dan revitalisasi pasar tradisional.
- Pengintegrasian tempat tingal dan tempat kerja dengan sarana transportasi.
- Sinergi pertumbuhan antara kota dan desa.
- Penuntasan reforma agraria.
- Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di Papua.
- Penyejahteraan masyarakat adat.
- Memperkuat SDM hingga akselerasi infrastruktur di wilayah perbatasan dan tertinggal, terpencil terluar atau 3T.
- Anak muda memperoleh kemudahan akses untuk mengembangkan usaha.

Baca juga: Sebut Terlalu Sempit, Komisioner Bawaslu Minta Debat Tak Lagi Digelar di Kantor KPU RI  

Kemudian rencana ekonomi dalam sub poin berjudul Bahagia dan Sejahtera yaitu:

- Pembangunan rumah hunian baru atau renovasi sebanyak 10 juta hunian yang bersifat terjangkau dan bertempat di pusat perekonomian.
- Peningkatan kesejahteraan hingga perlindungan bagi buruh
- Pembentukan program kesejahteraan dengan pemberian kerja sederhana bagi lansia yang masih ingin bekerja.
-Kesetaraan upah hingga pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.
- Perbaikan kampung kumuh di desa dan kota.

Ganjar-Mahfud juga memiliki program percepatan pembangunan ekonomi dengan cara:

- Pembukaan 17 juta lapangan kerja baru.
- Penciptaan lingkungan kerja yang mendukung usaha ultra mikro dan UMKM.
- Janji pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 7 persen.
- Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
- Peningkatan produksi dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan domestik.
- Industrialisasi 5.0 dengan sinergi dari inovasi hingga hilirasisas SDA.
- Pemaksimalan pelaku ekonomi kreatif lewat dukungan berubpa pendampingan, permodalan, hingga memperbanyak infrastruktur creative hub di setiap daerah.
- Pembangunan ekonomi sektor pariwisata dengan target 30 juta wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia pada tahun 2029.
- Pemerataan infrastruktur.
- Integrasi pengiriman logistik dengan pengoptimalan SloC dan ALKI sebagai jalur perdagangan internasional.
- Ketersediaan pangan yang terjaga dan terjangkau.
- Dukungan infrastruktur bagi petani, peternak, dan nelayan.
- Membangun industri pangan
- Penghentian alih guna lahan agar lahan subur dan produktif.
- Penyejahteraan petani, peternak, dan nelayan.
- Mendorong penguatan jasa pelayanan keuangan syariah.
- Mendorong ekspor produk halal dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasok industri halal.

(Tribunnews.com/Chrysnha, Yohanes Liestyo Poerwoto)