Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden (Capres) 01, Anies Baswedan, bicara soal subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tak tepat sasaran.

Hal itu dikatakan Anies dalam acara Desak Anies di Ambon, Maluku, Senin (15/1/2024).

"Ini juga dialami di banyak tempat yang kawasan kepulauan tentu Maluku mengalaminya, Jadi kami melihat (penyebabnya) bahwa banyak sekali subsidi BBM yang tidak tepat sasaran," ujar Anies.

Anies lalu memaparkan data yang pernah diucapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait subsidi BBM.

Dia mengatakan bahwa subsidi solar dinikmati sebanyak 89 persen oleh dunia usaha, sementara 11 persen dinikmati masyarakat umum.

"Namun dari 11 persen masyarakat itu, 95 persennya adalah keluarga yang sudah mampu. Hanya 5 persen keluarga yang tidak mampu, jadi petani, nelayan itu hanya menikmati 5 persen (dari 11 persen penerima) subsidi solar," kata Anies. 

Tak hanya Solar, Anies menyebut BBM pertalite hanya dinikmati oleh 20 persen keluarga prasejahtera, sementara 80 persen dinikmati kalangan keluarga. 

"Ini yang harus kita ubah agar subsidi itu diterima oleh mereka yang membutuhkan, bukan subsidi diterima oleh mereka yang sudah berkemampuan, ini potret kenyataannya," kata Anies

Anies mengatakan, sesuatu yang sifatnya di bawah harga pasar seperti BBM bersubsidi hampir pasti akan menjadi langka. 

Anies ingin mengoreksi sistem subsidi BBM agar tepat sasaran dengan cara mendata secara rinci siapa yang layak mendapatkan subsidi. 

"Menurut kami harus ada kejelasan nanti siapa yang bisa mendapatkan solar subsidi, siapa yang bisa mendapatkan pertalite subsidi, sehingga subsidi itu tepat sasaran," kata Anies

"Jangan sampai yang membutuhkan petani, nelayan, keluarga prasejarah justru gagal mendapatkan yang subsidi. Karena tidak disiapkan sistemnya kita akan siap dengan sistemnya untuk bisa menjangkau mereka yang membutuhkan," tandasnya.

Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat belanja subisidi, baik BBM, LPG, listrik hingga pupuk mencapai Rp 269,6 triliun pada akhir 2023.

Nilai ini naik 6,85 persen dibandingkan tahun lalu, Rp 252,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan peningkatan terjadi karena adanya kenaikan subsidi non-energi, yakni subsidi pupuk dan bunga KUR. Dari catatan Sri Mulyani, subsidi pupuk mencapai Rp 42,1 triliun atau tumbuh 41,3 persen dan subsidi bunga KUR sebesar Rp 46,9 triliun atau tumbuh 60,8 persen pada 2023.

"Dari sisi jumlah belanja subsidi Rp 269,6 triliun, naik sedikit dari tahun lalu 2022. Ini subsidi bukan kompensasi," tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (2/1/2024).

Adapun, di sisi subsidi energi, Kemenkeu mencatat realisasi belanaj subsidi BBM dan lPG 3 Kg mencapai Rp 95,6 triliun atau turun sebesar 17,3%. Sementara itu, subsidi listrik sepanjang 2023 mencapai Rp 68,7% atau tumbuh 22,2%.

Penurunan subsidi energi, terutama BBM dan LPG, ini disebabkan oleh sejumlah kebijakan. Untuk LPG, transformasi distribusi yang lebih tepat sasaran per 1 Maret 2023 memberikan kontribusi besar. Kemudian, registrasi konsumen melalui MyPertamina dan pembatasan pembelian BBM bersubsidi juga memberikan dampak.

Baca juga: Pengancam Anies Baswedan di Kaltim Menyerahkan Diri ke Polisi, Takut Karena Viral

Subsidi BBM yang disalurkan pada tahun lalu mencapai 16,5 juta kilo liter, sementara LPG 3 Kg mencapai 7,7 juta metrik ton. Kemudian, listrik disalurkan untuk 40 juta rumah tangga, subsidi pupuk sebanyak 6,1 juta ton dan subsidi bunga KUR diberikan kepada 4,6 juta kreditur. (*)