Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja turut merespon ihwal videotron satu pasangan calon nomor urut satu, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) yang diduga diturunkan oleh Pemerintahan Daerah (Pemda) Bekasi dan Jakarta.

Bagja mengingatkan, pemerintah daerah (pemda) harus bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024, baik calon anggota legislatif (caleg) maupun peserta pilpres.

“Pertanyannya ada pihak ketiga atau tidak? ada izin Pemda kan? nanti misalnya Pemdanya tidak bersikap netral, kan harusnya bersikap yang sama pada seluruh peserta pemilu,” kata Bagja saat ditemui di kantornya, Selasa (16/1/2024).

Ia juga menegaskan, pihaknya bakal menelusuri alasan pasti soal diturunkannya videotron yang diketahui baru satu hari dipasang itu.

“Alasannya apa? coba aja ditanya ke Pemda dan itu berkaitan dengan pihak ketiga apa enggak?,” ujarnya.
Pun jika hal itu memang dibatasi oleh pemerintahan setempat maka, lanjut Bagja, Bawaslu meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses.

“Tapi kalau sudah sewa, dibatasi, itu jadi permasalahan juga nanti coba kita lihat teman-teman lapor kepada kami,” pungkasnya.

Baca juga: Jasa Maruarar Sirait ke PDIP hingga Pernah Pasang Badan untuk Megawati, Selanjutnya Terbuang

Diketahui, videotron calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan di Bekasi, Jawa Barat, dan Graha Mandiri, Jakarta mendadak dihentikan secara sepihak.

Padahal, visual videotron tersebut dibiayai secara mandiri oleh pendukung paslon capres nomor urut 1.

Visual dalam videotron tersebut merupakan hasil kolaborasi akun X (dulu Twitter) @aniesbubble bersama @olpproject

Sedianya iklan videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15-21 Januari 2024.

Namun, sayangnya iklan videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya.

Menurut Olppaemi Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang diluar kuasa mereka.