TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus cawapres nomor urut 03, Mahfud MD menyatakan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Mahfud akan mengajukan pengunduran diri pada waktu yang tepat.

Merespons hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengataka, itu adalah hak pribadi Mahfud. Jokowi akan menghormati keputusan tersebut.

"Ya, itu hak dan saya sangat menghargai," kata Jokowi di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).

Jokowi menyampaikan itu usai penyerahan pesawat Super Hercules C-130J-30. Dalam acara itu, hadir pula Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAD Jendaral Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan Ketua Komisi I Meutya Hafid.

Sebelumnya, sempat beredar isu Mahfud akan mengundurkan diri dari kabinet.

Mahfud kemudian menjawab isu itu dalam acara 'Tabrak Prof' di Kota Semarang. 'Tabrak Prof' merupakan program baru yang digagas Mahfud untuk konsultasi hukum hingga mendengar masukan dari para warga.

Mahfud ditanya oleh seorang pemuda soal marak pejabat negara melakukan pelanggaran karena memanfaatkan fasilitas negara ketika kampanye.

"Baik, tolong dengarkan baik-baik semuanya, apa yang disampaikan Pak Ganjar sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," kata Mahfud di Kafe Borjuis, Jalan Tendean, Kota Semarang, Selasa (23/1) malam.

Bagi Mahfud, ada sejumlah pihak yang harus ditemui dan diajak bicara terlebih dulu. Setelah semuanya selesai, barulah rencana itu bisa direalisasikan.

"Secara kenegaraan terikat sebagai menteri ikut apa yang digariskan presiden tapi sebagai calon wakil presiden harus ikut partai pengusung. Ketemu dengan TPN nanti akan ditentukan dengan cara yang terbaik," jelas dia.

Mahfud mengaku sudah lama resah dengan dua posisi dan peran yang diembannya saat ini. Tapi, kenapa tak kunjung dilakukan sampai sekarang? "Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama, agar bisa lebih leluasa membuka data sebenarnya sehingga lebih etis saya membaca data data itu kalau saya tidak di pemerintahan," ujar Mahfud.

"Tetapi pada waktu itu ada beberapa pertimbangan ya. Pertimbangannya perlu etika saya kepada Pak Jokowi. Saya dulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat dan saya harus mempersiapkan masa transisi baik-baik," jelas dia.

Adapun mengenai tanggapan Jokowi yang memberikan 'lampu hijau' terhadap rencana dirinya mundur, Mahfud mengatakan itu memang tugas presiden. "Memang tugas presiden menghargai (keputusan menterinya)," kata Mahfud di Kabupaten Bantul, Rabu (24/1). Sementara saat disinggung kapan ia akan mengajukan pengunduran diri, Mahfud mengatakan butuh waktu. "Nantilah itu sudah sangat teknis," katanya.

Wakil Ketua Umum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Andi Gani Nena Wea mengatakan rencana Mahfud dari jabatannya Menko Polhukam itu telah didiskusikan dengan Ganjar dan para ketua umum partai politik pengusung. Andi mengatakan Mahfud berkomitmen menghindari penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye.

"Tentu sudah didiskusikan (rencana mundur)," kata Andi, Rabu (24/1).

"Pak Mahfud sangat berkomitmen menghindari penggunaan pengaruh jabatan dan fasilitas negara karena beliau menjabat Menko Polhukam sekaligus cawapres," sambungnya.

Andi mengatakan pihaknya menghargai keputusan Mahfud itu. Andi menuturkan Mahfud akan bertemu dengan Presiden Jokowi terlebih dulu sebelum memutuskan mundur.

"Pak Mahfud hanya menunggu saat yang tepat dan beliau ingin bertemu Presiden Jokowi sebelum mengundurkan diri," jelasnya.

Baca juga: Pengamat: Rencana Mundurnya Mahfud MD Bentuk Mosi Tidak Percaya dan Pukulan Telak ke Jokowi

Terpisah, capres nomor urut 01 Anies Baswedan mengatakan akan menghormati keputusan Mahfud itu.

"Monggo saja itu sih keputusan. Kita hormati saja keputusannya ya," kata Anies di sela pertemuannya dengan Sri Sultan d Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta, Rabu (24/1).

Hal senada dikatakan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia mengaku menghargai keputusan Mahfud itu.

"Ya monggo, kami hargai keputusan beliau, ya," kata Gibran di sela-sela kunjungannya di Ponpes Al-Kahfi Somalangu, Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen, Rabu (24/1).

Di sisi lain Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengatakan pihaknya justru mempertanyakan sikap Mahfud itu.

"Kalau menurut kami, mundur enggak mundur sebagai menteri itu kan enggak diatur di undang-undang," ujar dia saat.

Menurut dia, undang-undang memperbolehkan menteri aktif maju sebagai capres atau cawapres. Bila Mahfud beranggapan mundur dari kabinet nilainya lebih positif daripada tidak mundur, Habiburokhman mengatakan rakyat akan mempertanyakan sikap itu.

"Apa yang beliau praktikkan 72 hari kemarin, sejak 13 November (2023) sampai hari ini, hari ke-72, statusnya rangkap sebagai menteri aktif sebagai cawapres," tutur dia.

Baca juga: Mantap Mundur dari Posisi Menko Polhukam, Mahfud MD Mengaku Sudah 3 Bulan Tak Pakai Fasilitas Negara

Habiburokhman menambahkan, jika besok atau sampai pekan depan belum mundur juga, Mahfud makin banyak mengisi hari dengan sesuatu yang negatif.

"Padahal kampanye ini tinggal 22 hari lagi," kata dia.

Habiburokhman mengatakan sudah banyak hari dijalani Mahfud dengan rangkap status. Dia mempertanyakan mengapa Mahfud baru bicara sekarang, ketika pemilu sudah berjalan 75 persen.

"Silakan saja Pak Mahfud menjawab dan nanti rakyat akan menilai," ucap dia.(tribun network/fik/frs/rhm/dod)