TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, buka suara perihal rencana Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Mulanya Hasto mengatakan bahwa rencana calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu untuk mundur telah dibahas sejak lama.

Selain itu, ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam.

Satu di antaranya soal pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi Pemilu 2024.

Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 'Musuh Bebuyutan' yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Rabu (24/1/2024) malam.

"Sudah. Sudah dibahas lama. Bahkan kita lihat, misalnya, momentum tadi pagi dari pernyataan dari Pak Presiden juga kami perhitungkan sebagai salah satu faktor yang nantinya akan berpadu dengan faktor-faktor yang lainnya," jelasnya dilansir TribunJogja.com.

Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat.

Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkannya saat debat keempat Pilpres 2024 lalu, Minggu (21/1/2024).

"Intinya Prof Mahfud betul-betul ingin menunjukkan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat, maka beliau pada saat debat keempat sudah menyampaikan sinyal dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pak Presiden Jokowi."

"Idealnya beliau masih bisa mengawal agar pemilu ini benar-benar jurdil (jujur dan adil), tetapi ternyata berbagai bentuk intimidasi justru terjadi di depan mata," ujar Hasto.

Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Baca juga: Kunjungi Lampung, Mahfud MD Diberi Gelar Bangsawan yang Berani Tegakkan Hukum

Selain Ganjar, partai politik (parpol) pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura.

"Kalau Prof Mahfud sebenernya sudah ada pembahasan dengan Pak Ganjar Pranowo, dengan partai politik pengusung, PDIP, PPP, Perindo dan Hanura," paparnya.

Hasto berpendapat, Mahfud MD selama ini telah berupaya memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

Akan tetapi, sambung Sekjen PDIP itu, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan.

"Pada awalnya Prof Mahfud akan memberikan suatu keteladanan bahwa kita bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita."

"Di mana Prof Mahfud sebagai calon itu mampu membedakan mana kampanye yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara, mana tugas-tugas negara, tetapi kemudian kita lihat keteladanan yang mau diwujudkan itu ternyata tidak berhasil dilakukan karena justru berbagai pihak malah menyalahgunakan kekuasaan yang seharusnya netral," ungkapnya.

Sementara itu, niat Mahfud MD untuk mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju sudah direspons oleh Presiden Jokowi.

Dia mengatakan, bahwa mengundurkan diri merupakan hak yang dimiliki oleh Mahfud. Jadi, Jokowi menghargai hal itu.

"Ya, itu hak dan saya sangat menghargai," kata Jokowi di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

Jokowi menyampaikan pandangannya itu usai mengikuti acara penyerahan pesawat Super Hercules C-130J-30.

Acara itu dihadiri oleh Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAD Jendaral Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan Ketua Komisi I Meutya Hafid.

Komentar Pakar

Dosen Ilmu Politik dan Internasional Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai langkah Mahfud untuk mengundurkan dari kabinet sebagai bentuk mosi tidak percaya kepada pemerintah.

"Setelah beberapa kali merasa dipermalukan oleh cawapres 02 Gibran, rencana mundurnya Mahfud ini merupakan bentuk mosi tidak percaya terhadap independensi, netralitas, termasuk kredibilitas pemerintahan yang selama ini ia berada di dalamnya," ungkapnya, Rabu, dikutip dari WartaKotalive.com.

Menurut Ahmad, sikap tak percaya Mahfud sudah terlihat jelas lewat narasi dan basis argumen yang dikemukakannya dalam dua kali debat cawapres.

Pria berusia 66 tahun itu mengkritisi kebijakan dan komitmen kerakyatan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Sikap kritis Mahfud itu merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini juga semakin keras kepada Jokowi," ujarnya.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) ini berpendapat, apabila mundur, Mahfud bakal memiliki ruang yang lebih leluasa untuk mengonsolidasikan kekuatan di sisa waktu jelang Pilpres 2024 yang dilangsungkan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Sementara itu, jika tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju, gerakannya akan dibatasi oleh protokoler dan terbelenggu tanggung jawabnya sebagai Menko Polhukam.

"Sementara itu, jika benar-benar ingin tampil kompetitif untuk menahan rival terberatnya di kubu 02 yang menargetkan kemenangan satu putaran, kubu 03 membutuhkan akselerasi atau percepatan konsolidasi elektoral dari segmen undecided dan swing voters pada 3 minggu jelang pemilu ini."

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul: Mahfud MD Berencana Mundur dari Jabatan Menko Polhukam, Hasto Kristiyanto: Sudah Lama Dibahas dan WartaKotalive.com dengan judul: Rencana Pengunduran Mahfud MD dari Kabinet Dinilai Pukulan Telak Pada Pemerintahan Jokowi.

(Tribunnews.com/Deni)(TribunJogja.com/Hanif Suryo)(WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)