TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memastikan tidak ada program 100 hari kerja pertama jika terpilih sebagai presiden di 2024.

Hal ini disampaikan Ganjar ketika berdialog dengan mahasiswa dan gen z di Pontianak Convention Center, Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (31/1/2024).

Awalnya, seorang wanita bernama Astarina menanyakan apa program 100 hari kerja pertama jika memang menang di Pilpres 2024.

Dia berharap Ganjar dapat mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset dalam 100 hari kerja pertama untuk memberantas korupsi.

Namun, Ganjar mengatakan, dirinya tidak memiliki program 100 hari kerja pertama seperti kebanyakan orang.

"Saya tidak punya program 100 hari pertama. Kenapa harus 100 hari pertama? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok selalu orang bertanya 100 hari pertama. Ada yang tau sejarahnya?" kata Ganjar di lokasi.

Menurutnya, di banyak negara maju, 100 hari pertama seorang presiden yang baru saja dilantik tidak memiliki hak untuk mengubah apapun.

Ganjar menjelaskan, di Indonesia presiden harus mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Maka kenapa tidak ada 100 hari pertama, mau apa wong tidak ada kewenangan di 100 hari pertama? Kecuali Anda berada di negara luar, begitu presiden tanda tangan dia bisa melakukan apapun," ungkapnya.

Kendati demikian, dia menuturkan bahwa saat ini dirinya bersama Mahfud MD sedang mendesain program KTP Sakti.

"Kalau pelantikan presiden itu bulannya adalah Oktober, maka 2 bulan yang bisa dikerjakan adalah KTP Sakti," tutur Ganjar.

Baca juga: Ganjar Sindir Jenderal yang Bela Prabowo soal Kasus HAM: Saudara yang Tidak Etis!

Ganjar menambahkan, KTP Sakti merupakan Satu Kartu Terpadu Indonesia yang mengintegrasikan seluruh data.

"Apakah seluruh persoalan? Belum. Baru masuk pada dua sektor yang hari ini nanti siap, satu pendidikan datanya bagus, yang satu kesehatan," imbuhnya.