TRIBUNNEWS.COM - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan bakal mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Surat resmi pengunduran Mahfud MD rencananya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) besok, Kamis (1/2/2024). 

Mahfud mengaku telah meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi besok. 

"Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan menjadi perbincangan publik dan surat ini langsung disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden."

"Saya akan pamit baik-baik, dan akan menyerahkan surat ini. Presiden baru ada di Jakarta Kamis," kata Mahfud di Lampung, Rabu (31/1/2024). 

Mahfud akan berpamitan langsung dengan Jokowi dan mundur dengan penuh penghormatan, layaknya saat ia diangkat jadi Menkopolhukam. 

"Saya dulu diangkat dengan hormat, saya akan pamit dengan penuh penghormatan juga," katanya.

"Dan saya menyampaikan bahwa saya sudah selesai," tegas Mahfud.

Profil Mahfud MD 

Mohammad Mahfud Mahmodin atau kerap disapa Mahfud MD lahir di Sampang, Madura pada 13 Mei 1957.

Mahfud MD menikah dengan Zaizatun Nihajati dan telah dikaruniai tiga anak.

Baca juga: Pernyataan Lengkap Mahfud MD soal Pengunduran Diri sebagai Menko Polhukam

Mahfud merupakan tokoh yang sangat kental dengan bidang hukum. 

Pria berusia 67 tahun itu adalah seorang akademisi, hakim dan politisi. 

Ia mengawali kiprahnya di dunia akademisi sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia (UII). 

Saat ini, Mahfud MD dikenal sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menko Polhukam).

Nama Mahfud kian disorot saat ia didapuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. 

Dikutip dari Kementerian Polhukam, Mahfud MD juga pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2008-2013 dan Menteri Pertahanan (Menhan) periode 2000-2001.

Pendidikan Mahfud MD 

Ia menempuh pendidikan saat SMA di Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) Yogyakarta.

Setelah lulus dari PHIN, Mahfud MD berkuliah di dua perguruan tinggi.

Yakni di Universitas Gajah Mada (UGM) jurusan Sastra Arab, dan Universitas Islam Indonesia (UII) jurusan Hukum Tata Negara.

Mahfud lulus pada tahun 1983.

Tak berhenti di situ, Mahfud MD melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana (S2) Ilmu Politik di UGM dan Doktoral (S3) dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum Tata Negara UGM.

Karier Mahfud MD, Dari Akademisi hingga Politisi 

Mahfud mengawali karier menjadi seorang akademisi. 

Ia memulai karirnya sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum UII, Yogayakarta tahun 1984.

Berselang dua tahun, ia menjabat sebagai sekretaris jurusan hukum tata negara UII periode 1988-1990.

Kemudian tahun 1994-2000, Mahfud MD diangkat sebagai Pembantu Rektor I di UII, merangkap sebagai direktur pascasarjana UII.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 2000, Mahfud MD ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI.

Ia menduduki jabatan itu selama 11 bulan dan digeser menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada 20 Juli 2001-23 Juli 2001.

Mahfud MD kemudian menjabat sebagai Ketua MK RI pada 2008-2013. 

Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi Mahfud MD pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI 2000-2001. 

Mahfud juga pernah menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2002-2005. 

Pada 2019-2024 ini Mahfud ditugaskan Jokowi menjabat sebagai MenkoPolhukam. 

Di masa jabatannya sebagai MenkoPolhukam ia sempat ditugaskan Jokowi untuk menjadi Menteri Dalam Negeri (ad interim) ketika Tito Karnavian melakukan diplomasi ke Singapura pada 2020. 

Kemudian, ia juga didapuk menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (ad interim) sewaktu menteri definitif, Tjahjo Kumolo mengalami sakit hingga akhirnya meninggal dunia. 

Selengkapnya, berikut perjalanan karier Mahfud MD yang dirangkum Tribunnews.com:

- Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1984)

- Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (1986-1988)

- Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1988-1990)

- Pembantu Rektor I Universitas Islam Indonesia (1994-2000)

- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (1996-2000)

- Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999-2000)

- Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan (2000-2001)

- Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006)

- Anggota Komisi III DPR RI (2004-2008)

- Anggota Tim Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI

- Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008-2013)

- Menteri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2019-2024)

(Tribunnews.com/Milani Resti/Malvyandie Haryadi)