Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah akademisi dari beberapa perguruan tinggi menyampaikan kritikan terhadap sikap politik Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2024.

Kritikan tersebut disampaikan sejumlah akademisi Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), hingga Universitas Andalas (Unand).

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowomenilai apa yang sudah dilakukan oleh kaum intelektual merupakan bentuk upaya rakyat untuk menyelamatkan nasib demokrasi di Indonesia.

"Dimulai dari UGM, terus kemudian UII, UI dan hari ini saya mendapatkan banyak sekali saya dengar dari Andalas, nanti UMY juga akan menyampaikan itu bahkan mereka sudah nadanya cukup-cukup keras begitu ya," kata Ganjar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ganjar di Lapangan Watu Gajah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat (2/2/24).

Menurut Ganjar, demokrasi Indonesia yang telah lama dipupuk harus terus dijaga, khususnya pada saat kontestasi politik lima tahunan.

Dirinya menilai tdak boleh ada intimidasi dan ketakutan bagi rakyat untuk menyuarakan hak berdemokrasi dan hak pilihnya.

Hak pilih rakyat dalam pemilu harus dijalankan secara aman dan damai serta berlangsung jujur dan adil.

"Artinya, jangan sampai kita menggadaikan nilai demokrasi yang dibangun tinggi karena itu produk demokrasi begitu saja hilang karena kepentingan-kepentingan sesaat. Nah inilah para intelektual civil society yang mengingatkan kita semuanya mudah-mudahan kita ingat," ungkap Ganjar.

Baca juga: Gibran Janji Bakal Perkuat Internet Cepat di Setiap Daerah Indonesia Jika Menang Pilpres

Seperti diketahui, sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024.

Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu (31/1/2024).

Koentjoro mengatakan petisi dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada disampaikan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat  yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi  dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” katanya seperti dikutip dari website resmi UGM.

Baca juga: Ahok Resmi Mundur dari Komut Pertamina, Tancap Gas Dukung Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024

Koentjoro mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai alumni UGM, tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah.

Setelah Universitas Gadjah Mada, giliran sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Selanjutnya menyusul sejumlah akademisi dari Universitas Indonesia (UI) turut menyampaikan kritikan terhadap Jokowi.