“Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil ertika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa,” tuturnya.

Dia mengatakan para sivitas akademika UI prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi di Tanah Air.

Akibatnya, sambungnya, keadilan di berbagai sektor menjadi terampas.

“Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan, dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup,” tegasnya.

Selain itu, Harkristuti pun mengaku muak dengan tingkah para pejabat yang disebutnya telah mengingkari sumpah jabatan dengan menumpuk harta untuk kepentingan pribadi.

Baca juga: Kritik Tajam Sejumlah Kampus Warning Jokowi, Mulai UGM, UII, Unhas, UI hingga Unpad Ambil Sikap

Jelang pemilu, dia melihat hal tersebut semakin terlihat.

“Kami resah atas sikap dan tindak laku para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, dan membiarkan negara tanpa tata kelola dan digerus korupsi, yang memuncak menjelang pemilu,” tegasnya.

Sementara sebelum UI, dua kampus lain yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta turut melontarkan kritiknya kepada Jokowi pada Kamis (1/2/2024).

Guru-guru besar UGM, lewat “Petisi Bulaksumur” menilai pemerintahan Jokowi yang di saat bersamaan juga merupakan alumnus telah melakukan tindakan menyimpang dalam penyelenggaraan negara

Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro, membacakan isi petisi tersebut dengan mengungkapkan keprihatinan atas tindakan menyimpang dari soal prinsip demokrasi hingga keadilan sosial sejumlah pejabat negara.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” kata Koentjoro membacakan petisi tersebut di Balairung UGM, Yogyakarta, Kamis (1/2/2024).

Beberapa penyimpangan yang disinggung dalam petisi tersebut antara lain terkait pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi hingga tak selarasnya pernyataan Jokowi soal keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik.

Koentjoro pun meminta Jokowi agar mengingat janji sebagai sivitas akademika UGM yang berbunyi:

“… Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti ‘tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara…”