Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berharap TNI melakukan otokritik terhadap internalnya terkait adanya dugaan intimidasi yang dilakukan kepada rakyat jelang Pemilu 2024. 

Hasto pun meyakini bahwa intimidasi yang dilakukan oknum TNI terhadap rakyat jelang Pemilu 2024, memang terjadi seperti yang disampaikan oleh Megawati.

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya wartawan soal peryataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak yang memberi saran agar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melaporkan kejadian dugaan TNI melakukan intimidasi kepada rakyat.

"Bahwa itu memang terjadi, karena itu lah lebih baik melakukan otokritik, karena yang menyalahgunakan kekuasaan rakyat bukan hanya melanggar hukum, tapi local wisdom-nya," kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (5/2/2024).

"Itu pelanggaran terhadap suatu hal yang sangat prinsip, dampaknya bisa tujuh turunan, itu kalau kita percaya pada local wisdom kita, dan kami percaya," sambungnya.

Politisi PDIP asal Yogyakarta ini pun menyebut berbagai modus yang diduga merupakan bentuk intimidasi aparat penegak hukum kepada rakyat selama masa Pemilu 2024. 

Misalnya, ada beberapa orang berpakaian seragam turut membagikan bantuan sosial (bansos).

Baca juga: Faisal Basri Sebut Prabowo Norak Miliki Keinginan Bangun Pabrik Ponsel di Indonesia, Ini Sebabnya

Hasto menyebut, hal itu diceritakan oleh pengamat militer Connie Rahakundini kepadanya. Namun, tak disebutkan di lokasi mana kejadian itu.

"Kemudian juga ketika para kelompok pro demokrasi para guru bangsa mereka melihat praktik-praktik itu. Ya memang bukti material tidak begitu mudah, tetapi kami dapat sampaikan apa yang terjadi di beberapa tempat," kata Hasto. 

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyarankan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk secara resmi melaporkan jika mengetahui adanya kejadian dugaan intimidasi rakyat oleh TNI ke Mabes TNI AD.

Sebab, laporan yang disertai bukti tersebut nantinya menjadi batu pijak untuk TNI menindaklanjutinya. 

"Kalau memang mau resmi bisa laporan atau disampaikan, ada kejadian di mana kita akan coba tindaklanjuti nanti," kata Maruli usai acara Perayaan Natal Bersama Mabesad di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin (5/2/2024).

Sementara, jika dugaan - dugaan itu hanya sebatas kata-kata narasi, mantan Pangkostrad ini menyebut sulit bagi TNI AD untuk mengkroscek kebenaran informasi tersebut. 

Berbeda halnya jika ada bukti seperti foto, rekaman suara atau saksi yang melihat kejadian dimaksud, maka pihak TNI bisa menindaklanjutinya dengan memanggil pihak terkait.

"Jadi, kalau sekarang penyampaiannya intimidasi kita juga nggak tahu di mana, sulit juga. Kan kita tahunya kalau ada bukti suara, foto ada saksi atau apa segala macem ya mudah-mudahan kita bisa cepat ada dasarnya manggil orang gitu ya," kata Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) periode 2018-2020 ini. 

Baca juga: Respons Ganjar, Cak Imin, dan Gibran soal DKPP Beri Sanksi Peringatan Keras ke Ketua KPU

Megawati Singgung Intimidasi TNI dan Polri di Pemilu 2024

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung soal dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh aparat TNI maupun Polri dalam urusan Pemilu 2024.

Hal ini dikatakan saat berorasi di acara Hajatan Rakyat dan Kampanye Akbar pasangan calon nomor urut 03, Ganjar-Mahfud di GBK, Senayan, Jakarta Pusat.

"Ingat, hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku," kata Megawati.