TRIBUNNEWS.COM - Di tengah derasnya kritikan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), calon wakil presiden 03, Mahfud MD, justru mengaku menerima laporan adanya semacam operasi untuk menekan para rektor yang belum menyatakan sikap.  

Mahfud mengatakan, para rektor itu diminta untuk menyatakan sikap yang bertolak belakang dengan kampus lain yang belakangan ini masif mengkritik pemerintah. 

Hal itu diungkap Mahfud MD saat acara 'Tabrak Prof' di Koat Kopi, Depok, Sleman, Senin (5/2/2024) malam.

"Saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa untuk membangun demokrasi yang bermartabat."

"Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda, sikap yang berbeda, didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid baik dan sebagainya," kata Mahfud, Senin malam. 

Kemunculan operasi itu hampir bersamaan dengan deklarasi yang dilakukan kampus lain setelah UGM.

"Sesudah UGM muncul lalu bermunculan jadwal tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya belum berkumpul untuk deklarasi," ucapnya.

Meski demikan, Mahfud mengatakan ada beberapa rektor yang kemudian membuat pernyataan sesuai pesanan itu. 

Namun, sebaliknya, ada pula yang menolak tawaran itu. Yakni rektor dari Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang. 

"Ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan sesuai dengan yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada juga rektor yang menolak, yaitu rektor Universitas Soegijapranata, Semarang," kata Mahfud. 

"Dia menyatakan, didatangi oleh seseorang yang mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid baik, dan sebagainya," lanjutnya. 

Baca juga: Sivitas Akademika Kritik Presiden Jokowi, Cak Imin Singgung Sinyal Merah dan Vonis Rakyat 

Meski begitu, dia menyebut kampus tidak takut dengan tekanan semacam itu. 

Saat ini, menurut Mahfud, bahkan sudah 59 perguruan tinggi, dan selanjutnya akan terus mengalir setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan menyuarakan pemerintahan yang beretika.

"Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan seperti itu," kata Mahfud disambut teriakan para hadirin. 

Berikut daftar sejumlah sivitas akademika sekaligus gerakan intelektual kampus yang mengkritik netralitas Presiden Jokowi beserta aparatur negara:

1. UGM, 31 Januari 2024

2. UII, 1 Februari 2024

3. Universitas Khairun Ternate, 1 Februari 2024

4. Unand, 2 Februari 2024

5. UIN Sunan Kalijaga, 2 Februari 2024

Baca juga: Pemerintah Siapkan Layanan Kesehatan Jiwa untuk Capres Cawapres yang Kalah Pilpres

6. UNHAS, 2 Februari 2024

7. Universitas Lambung Mangkurat 2 Februari 2024

8. Universitas Atma Jaya, 2 Februari 2024 (Rilis Media)

9. Universitas Indonesia, 2 Februari 2024

10. UMY, 3 Februari 2024

11. UAD, 5 Februari 2024 

12. Universitas Sanata Dharma, 12 Februari 2024

13. APMD, 6 Februari 2024

14. UNPAD, 3 Februari 2024

15. Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, 2 Februari 2024

16. UIN Syarif Hidayatulah Ciputat, 5 Februari 2024

17. Universitas Pendidikan Indonesia, 5 Februari 2024

18. UNAIR, 5 Februari 2024

19. LP3ES, 3 Februari 2024

20. Persatuan Gereja-gereja Indonesia, 1 Februari 2024

21. UMS, 5 Februari 2024

22. ⁠Univ Janabadra Yogya, Kampus Pingit, 5 Feb 2024

23. Universitas Brawijaya, 5 Februari 2024

24. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia

25. STF Driyarkara 5 Februari 2024

26. Universitas Islam Malang (Unisma)

27. ⁠IPB University: Forum Keluarga Besar IPB memanggil untuk Demokrasi Bermartabat

28. Universitas Sriwijaya Palembang, 4 Februari 2024

29. Universitas Trunojoyo Madura, 7 Februari 2024

30. Universitas Negeri Surabaya (Unesa), 5 Februari 2024

31. Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, 5 Februari 2024

32. Universitas Negeri Jember, 5 Februari 2024

(Tribunnews/Milani Resti/Yulis)